Prabowo Angkat Said Iqbal Jadi Penasihat, Sarbumusi: Surplus Pejabat

1 jam yang lalu 1

Jakarta, NU Online

Presiden Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Irham Ali Saifuddin mengkhawatirkan adanya redudansi atau penyimpangan fungsi akibat surplus pejabat yang ada di Kabinet Merah Putih. 

"Kami Konfederasi Sarbumusi juga ingin mengingatkan kepada pemerintah bahwa jabatan-jabatan yang ada di sekeliling presiden sudah sangat banyak sekali. Demikian juga sudah banyak hal yang dikomitmenkan oleh presiden terkait misalnya perburuhan dan ketenagakerjaan," katanya kepada NU Online pada Senin (8/6/2026).

Lebih lanjut, Irham melihat surplus pejabat juga terjadi di posisi wakil menteri yang jumlah lebih dari satu di beberapa kementerian.

"Belum lagi jumlah kementerian yang bertambah dan di posisi wakil menteri juga cukup banyak," katanya.

Ditambah lagi, lanjutnya, adanya jabatan lain seperti penasehat khusus dalam satu bidang lain dan sebagainya sehingga dikhawatirkan terjadi peyimpangan yang berdampak pada efektivitas program pemerintah.

"Kami khawatir akan terjadi redundansi yang kemudian berdampak pada efektivitas pelaksanaan program-program presiden, termasuk program di bidang ketenagakerjaan," jelasnya.

Meski begitu, Irham juga mengaku memberikan apresiasi atas diangkatnya Said Iqbal. Ia berperasangka, dengan pengangkatan tersebut Presiden Prabowo dapat melihat persoalan buruh lebih dekat.

"Kalau boleh berhusnuzan, barangkali ini merupakan langkah Presiden Prabowo Subianto untuk dapat melihat persoalan buruh secara lebih dekat dalam perhatian keseharian," katanya.

"Apa pun itu, masalah buruh bukanlah persoalan yang sederhana, apalagi di tengah situasi tekanan ekonomi yang sedemikian dahsyat seperti hari ini," tambahnya.

Diketahui, Presiden Prabowo telah melantik Said Iqbal sebagai Penasehat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang beserta dua Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/6/2026).

Baca Artikel Selengkapnya