Sidang Komisi Program Munas-Konbes NU 2026 Tegas Bantah Isu PBNU Miliki Dapur MBG

Kediri, NU Online

Isu mengenai kepemilikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh PBNU menyeruak dalam Sidang Komisi Program Munas-Konbes NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Mojo, Kediri, pada Ahad (21/6/2026).

Sebelum pembahasan tersebut bergulir dinamis, pimpinan sidang Komisi Program, Alissa Wahid, langsung memberikan klarifikasi. Secara tegas, ia membantah isu yang menyebutkan bahwa PBNU memiliki ratusan dapur MBG.

"Saya tegaskan lagi bahwa PBNU tidak memiliki dapur MBG sama sekali. Namun, memang benar bahwa PBNU melakukan pendampingan kepada lembaga-lembaga di bawah naungannya terkait pengajuan pembukaan dapur MBG," tegas Alissa.

Ia menjelaskan bahwa kepemilikan SPPG tersebut sepenuhnya berada di tangan masing-masing lembaga atau yayasan yang ditunjuk.

Alissa menggarisbawahi bahwa peran PBNU melalui Tim Koordinasi dan Akselerasi (TKA) murni sebagai fasilitator untuk membantu proses pendaftaran dan pengurusan regulasi, bukan pemilik.

"Kita hanya membantu proses pengajuannya. Jadi kalau ada pesantren atau yayasan PBNU ingin membuka dapur MBG, maka PBNU akan membantu untuk mengurus regulasi tersebut," tuturnya.

Selanjutnya, Alissa juga meminta doa dan dukungan dari seluruh peserta sidang agar pelaksanaan program MBG tersebut bersih dari praktik korupsi.

"Mohon doanya agar dapur-dapur yang korupsi itu ditutup," pintanya.

Tak sampai di situ, Alissa mengisahkan maraknya aksi penipuan oleh oknum luar yang memakai nama PBNU. Ia mengungkapkan adanya laporan dari puluhan kiai ke PBNU dan GP Ansor setelah menjadi korban penipuan berkedok "Dapur Santri Nusantara".

"Di Ansor, ada puluhan kiai yang datang ke PBNU dan GP Ansor. Mereka mengadu telah membayar masing-masing ratusan juta rupiah kepada pihak Dapur Santri Nusantara. Mereka dijanjikan akan mendapat dapur MBG, namun hingga kini tidak terwujud," ungkapnya.

Terakhir, Alissa Wahid mengakui pandangan pribadinya yang kurang setuju dengan program MBG. Meski demikian, sebagai bagian dari organisasi dan Tim Koordinasi dan Akselerasi (TKA), ia tetap menjalankan amanah untuk mengawal pesantren dan lembaga NU agar tidak dirugikan.

"Secara pribadi saya tidak menyetujui program MBG ini. Namun, karena saya tergabung dalam Tim Koordinasi dan Akselerasi (TKA), maka saya berupaya untuk selalu mendampingi lembaga-lembaga tersebut sepenuh hati. Tentunya dengan memastikan proses dan jalur yang dilalui adalah jalur yang jujur," pungkasnya.

Kontributor: Umi Kholifah