Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan kelanjutan efisiensi anggaran untuk programnya.
Rencana efisiensi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BGN Nanik S Deyang saat bertemu dengannya di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis kemarin (25/6). Meski belum mengungkap besaran anggaran yang akan dihemat, Purbaya menyebut nilainya cukup signifikan.
“Kemarin saya ketemu kepala BGN. Sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantornya, Jakarta, Jumat.
Meski demikian, Purbaya memastikan penghematan BGN tidak akan memengaruhi porsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Tidak (berubah), tetap. Jadi justru dipastikan makanannya tetap bergizi. Nanti deh, saya bukan ahli gizi. Yang jelas SDM-nya diperbaikin. Kalau enggak salah mereka akan meng-hire lebih banyak ahli gizi di situ,” jelasnya.
Dalam pertemuan dengan Kepala BGN, Purbaya mendapat laporan mengenai sejumlah kendala yang dihadapi BGN dalam pelaksanaan program MBG, terutama terkait pengawasan di daerah.
Untuk mengatasi persoalan itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mengerahkan jajarannya ke daerah guna membantu pemantauan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Saya bilang begini, kalau begitu ya udah. Yang nguasain di daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPBG secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Mereka setuju,” ujarnya.
Meski Purbaya tidak merinci besaran efisiensi yang akan dilakukan BGN, namun ia tetap mendukung adanya kelanjutan penghematan anggaran agar program MBG terus berjalan.
"Saya setuju (efisiensi) apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi. Iya, tapi biar programnya jalan,” kata Purbaya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, dan masih akan dilakukan penghematan.
Baca juga: Riset BRIN: Dapur MBG menumpuk di Jawa, belum sentuh daerah rentan
Baca juga: Pemerintah serius evaluasi tata kelola MBG, 3B dan 3T jadi prioritas
Baca juga: Evaluasi MBG, Peneliti BRIN sarankan penataan bertahap berbasis data
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.








English (US) ·
Indonesian (ID) ·