BPKP tekankan penguatan peran APIP kawal pembangunan di daerah

3 hari yang lalu 3

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menekankan urgensi penguatan peran strategis aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam mengawal keberhasilan pembangunan di daerah.

"Pimpinan APIP di tingkat kementerian, lembaga, maupun daerah memegang tanggung jawab besar dalam memberikan nilai tambah bagi organisasi," kata Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP Setya Nugraha, dalam sesi Expert Talks Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE), sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, seorang pimpinan APIP harus mampu mengelola kegiatan pengawasan intern secara efektif dan menyelaraskan pengawasan dengan ekspektasi para pemangku kepentingan.

Hal ini krusial untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah berjalan sesuai koridor dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Selain itu, Setya mengharapkan APIP daerah memiliki posisi yang independen dan memiliki saluran pelaporan langsung kepada kepala daerah.

Melalui kompetensi yang mumpuni, APIP dituntut memberikan wawasan (insight) yang bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan strategis.

"Dengan rekomendasi yang tajam, APIP berperan menjaga reputasi serta kredibilitas pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut, pihaknya mendorong implementasi pengawasan intern berbasis risiko (PIBR) sebagai kerangka berpikir utama bagi pimpinan APIP.

Setya menerangkan pimpinan APIP perlu fokus pada sasaran pembangunan yang memiliki risiko tertinggi.

Nantinya, integrasi hasil pengawasan tersebut akan diformulasikan menjadi opini makro bagi kepala daerah sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan kebijakan daerah.

"Kedeputian PPKD BPKP berkomitmen untuk terus menyinergikan tata kelola pelayanan publik agar lebih efektif, akuntabel, transparan dan mampu menjawab isu-isu aktual pembangunan nasional," ungkap dia.

Baca juga: BPKP: Visi Indonesia Emas tuntut standar kapabilitas APIP lebih tinggi

Baca juga: BPKP: Pengadaan barang dan jasa pemerintah motor penggerak pembangunan

Baca juga: BPKP: APIP harus beri nilai tambah dengan tingkatkan kualitas GRC

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya