Turki Berharap Mesir Ikut Pakta Pertahanan Makkah

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Luar Negeri Turki berharap Mesir bisa bergabung dengan pakta pertahanan mirip NATO yang dibuat Turki-Arab Saudi-Pakistan dan dirancang untuk menstabilkan kawasan yang sedang dilanda dampak perang.

Arab Saudi, Turki, dan Pakistan sebelumnya menandatangani perjanjian tersebut pada Jumat (7/8) d Makkah, Arab Saudi. Perjanjian itu juga dikenal sebagai Pakta Pertahanan Bersama Makkah atau Mecca Joint Defence Agreement.

"Saya yakin bahwa pada tahap berikutnya, Mesir juga akan bergabung dengan kami dalam aliansi ini. Kami sudah saling bertindak seolah-olah kami adalah anggota aliansi," ujar Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, mengatakan kepada Anadolu, seperti diberitakan AFP.

Fidan menyebut Mesir sebagai "mitra alami dalam segala hal", sehingga ia berharap negara Afrika utara itu bisa bergabung dalam Pakta Makkah. Meski begitu, Fidan menegaskan bahwa Pakta Makkah tidak menargetkan negara tertentu.

"Ada beberapa masalah teknis. Begitu hal-hal tersebut diselesaikan, tidak ada alasan bagi Mesir untuk tidak menjadi bagian darinya."

"Tidak ada ancaman bersama yang kami cantumkan secara tertulis," katanya.

Fidan juga menyebut perjanjian itu sebagai "langkah terpenting menuju terciptanya stabilitas jangka panjang di kawasan ini" dan mengisyaratkan bahwa aliansi tersebut dapat diperluas lebih jauh.

"Berdasarkan visi presiden kami, kita tidak boleh hanya terbatas pada tiga negara. Kita harus berkembang dan, jika perlu, merangkul semua negara di bawah payung ini," ujarnya.

Perjanjian itu dibuat di tengah situasi perang antara Amerika Serikat dan Iran, konflik yang telah menyeret negara-negara di sekitarnya serta mengganggu pelayaran melalui Selat Hormuz dan Laut Merah.

Perang tersebut telah meningkatkan keberanian Iran dan sekutunya, kelompok Houthi di Yaman, serta insiden pesawat nirawak (drone) menghantam aset AS di sebuah pelabuhan Mesir di Laut Tengah. Baik Iran maupun Houthi juga telah melancarkan serangan terhadap Arab Saudi.

Kementerian Luar Negeri Pakistan pada Jumat (7/8) menyatakan pakta tersebut berarti serangan terhadap salah satu anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota, seraya menambahkan bahwa pakta itu "bertujuan untuk memperkuat daya tangkal kolektif".

(afp/end)

[Gambas:Video CNN]