2 jam yang lalu
5
Jakarta (ANTARA) - Pada lembar dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, deretan angka triliunan rupiah bukan sekadar kalkulasi fiskal di atas kertas. Angka-angka tersebut menggambarkan arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat lewat program prioritas.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Nota Keuangannya, Jumat (14/8), menyatakan, belanja negara dalam RAPBN 2027 dirancang sebesar Rp4.097,2 triliun, sementara pendapatan negara ditargetkan Rp3.426,0 triliun. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,8-6,5 persen.
"APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. Alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik," kata Prabowo dalam Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.
Anggaran diarahkan untuk menjalankan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yang mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Dua di antaranya merupakan penguatan ketahanan pangan dan kemandirian energi yang menjadi garis terdepan pertahanan nasional.
Tanah yang menghidupi
Bagi Indonesia sebagai negara agraris, pangan bukan sekadar komoditas melainkan juga menyangkut keberlangsungan kehidupan masyarakat.
Program swasembada pangan menjadi visi yang terus digaungkan Prabowo hampir di setiap pidatonya. Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN 2027 sebesar Rp195,3 triliun, naik 2,3 persen dibandingkan outlook APBN 2026 sebesar Rp190,9 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan antara lain untuk meningkatkan produktivitas pangan melalui pengembangan kawasan padi seluas 2,7 juta hektare, cetak sawah seluas 100.000 hektare, optimalisasi lahan pertanian seluas 200.000 hektare, serta bantuan alat dan mesin pertanian prapanen subsektor tanaman pangan sebanyak 23.528 unit.
Selain itu, pemerintah menggelontorkan anggaran untuk revitalisasi lahan garam seluas 616 hektare, pengembangan jaringan irigasi seluas 55.765 hektare, pembangunan 14 bendungan yang masih dalam tahap pengerjaan, serta peningkatan fasilitas bagi 400 kampung nelayan.
Anggaran ketahanan pangan juga digunakan untuk bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan kepada 5.000 orang serta pelaksanaan gerakan pangan murah bagi 38 kelompok masyarakat.
Besarnya anggaran itu menunjukkan upaya pemerintah memperkuat produksi pangan domestik sekaligus mengurangi kebergantungan pada impor.
Setahun terakhir, Indonesia sudah mencapai swasembada delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.
Meski demikian, masih ada sejumlah komoditas yang belum mencapai swasembada. Beberapa di antaranya bawang putih, daging sapi, dan daging kerbau.
Capaian di sektor pangan turut dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan ekonomi internasional.
Pengamat hubungan internasional Universitas Budi Luhur Andrea Azzqy menilai, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 dan swasembada pangan dapat menjadi fondasi penting bagi diplomasi ekonomi Indonesia.
"Capaian ini memperkuat posisi tawar RI dalam negosiasi dagang dengan negara besar, terutama di tengah ketegangan global akibat kebijakan tarif AS," kata Andrea kepada ANTARA.
Menurut dia, narasi kemandirian pangan dan energi dapat diproyeksikan sebagai instrumen diplomasi kedaulatan yang menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya menjadi pasar, tetapi juga mampu menjaga stabilitas domestik dan berkontribusi terhadap ketahanan regional.
Namun, Andrea tetap mengingatkan pemerintah perlu membuktikan bahwa capaian tersebut mampu menjaga stabilitas domestik sekaligus memberikan kontribusi terhadap ketahanan regional secara berkelanjutan.
Ia juga menilai kemandirian ekonomi dapat memberikan legitimasi tambahan bagi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah yang mandiri di kawasan Indo-Pasifik, terutama dalam forum seperti ASEAN, BRICS, dan IORA.
Kemandirian energi di tingkat tapak
Selain pangan, pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu prioritas dalam RAPBN 2027.
Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung paradoks kebergantungan Indonesia terhadap energi fosil dan impor bahan bakar minyak (BBM) yang berlangsung sedari lama. Bahkan di tengah potensi sumber energi terbarukan yang besar.
Salah satu arah kebijakan pemerintah ke depan adalah mempercepat elektrifikasi, terutama melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Prabowo menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW) sekaligus mempercepat penghentian pembangkit listrik tenaga diesel. Berdasarkan perhitungan, pembangunan 100 GW PLTS berpotensi menghemat setidaknya Rp73,9 triliun per tahun melalui penurunan biaya pokok produksi listrik.
Sementara pada 2026, pembangunan PLTS ditargetkan 30 GW dan penghentian 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel. Presiden juga menyebut idealnya setiap desa memiliki PLTS berkapasitas 1 megawatt.
Di samping itu, pemerintah juga mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV) nasional, mulai dari penyediaan insentif EV, pembangunan infrastruktur pengisian daya, hingga penguatan rantai pasok baterai.
Langkah itu dinilai bisa mengurangi kebergantungan terhadap BBM fosil dan menekan penggunaan devisa untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp272,95 triliun untuk subsidi energi dalam RAPBN 2027. Subsidi digunakan guna menekan harga jual BBM hingga listrik.
Prabowo menyatakan saat ini Indonesia sudah mulai mewujudkan swasembada energi.
Swasembada diwujudkan melalui penerapan mandatori Biodiesel B50 sejak 1 Juli 2026, yakni campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak kelapa sawit. Penerapan B50 berhasil menghentikan impor solar sepenuhnya serta menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun per tahun.
Dengan mengurangi kebergantungan pada impor energi fosil dan pemanfaatan listrik domestik, pemerintah berharap APBN menjadi terlindungi dari gejolak pasar energi global.
Rencana tersebut mendapat respons positif dari Institute for Essential Services Reform (IESR). Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa menyambut baik komitmen pemerintah dalam mengurangi subsidi BBM secara bertahap.
"IESR menyambut baik komitmen pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM secara bertahap melalui percepatan elektrifikasi transportasi dan pemberian insentif bagi motor listrik produksi dalam negeri," ujar Fabby.
Menurut dia, kebijakan tersebut dapat memberikan sejumlah manfaat, antara lain mengurangi impor energi, meningkatkan kualitas udara perkotaan, serta mendorong pengembangan industri kendaraan listrik nasional.
Namun, Fabby menilai transformasi menuju energi listrik dan pengurangan BBM bersubsidi perlu dilakukan secara adil dan terencana.
Ia menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, peningkatan kualitas transportasi publik, pembangunan infrastruktur pengisian daya yang merata, serta peningkatan porsi energi bersih dalam sistem kelistrikan nasional.
Ketahanan fiskal untuk jaga daya beli
Kombinasi ketahanan pangan dan kemandirian energi pada akhirnya menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi domestik.
Ketika pasokan pangan dan energi dalam negeri semakin kuat, gejolak harga komoditas global diharapkan tidak langsung menekan daya beli masyarakat.
Pemerintah menargetkan inflasi berada pada kisaran 1,5-3,5 persen. Dalam hal ini, ketahanan pangan dan energi diharapkan menjadi penyangga ketika terjadi gejolak harga di pasar global.
Kendati demikian, keberhasilan agenda tersebut bakal sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Pengawasan akan potensi penyelewengan anggaran, serta memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat menjadi tantangan yang perlu dikawal.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah menempatkan ketahanan pangan dan energi sebagai dua fondasi penting dalam menjaga ekonomi.
Melalui alokasi ratusan triliun rupiah, RAPBN 2027 tak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai jangkar penyelamat dan memastikan dapur rakyat tetap ngebul dan sudut-sudut pedesaan Nusantara tak lagi meraba dalam gelap.
Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·