Rabi Ternama Yahudi Dukung Satu Negara Dibawah Pemrintahan Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Salah satu rabi ultra-Ortodoks terkemuka Israel, Dov Lando, menjadi pusat kontroversi di Israel setelah muncul komentar yang membahas Zionisme. Ia mengatakan pendirian negara Israel adalah bencana bagi umat Yahudi dan memilih hidup di bawah satu negara Palestina. 

Awal pekan ini, media Israel merilis sebuah video yang menampilkan Lando melontarkan komentar—yang sebenarnya sudah disampaikan setahun lalu—berisi kritik tajam terhadap Zionisme, wajib militer, dan warga Israel sekuler.

Lando, yang sebelumnya pernah melontarkan komentar kritis serupa, terdengar dalam video tersebut mengatakan bahwa Zionisme "menyebabkan orang Arab membenci kita" dan mendatangkan "bencana", baik secara fisik maupun spiritual, bagi bangsa Yahudi.

"Saya tidak tahu apa yang akan terjadi seandainya sejak awal tidak ada negara dan mereka menetapkan pemerintahan PBB di sini—itu akan menjadi situasi yang sangat baik," kata Lando dilansir Channel 12 Israel.

"Kita bisa hidup berdampingan dengan baik bersama orang-orang Arab tanpa adanya negara," tambahnya. "Akan sangat bagus jika orang-orang Arab yang memerintah di sini. Itu akan menjadi situasi terbaik."

Paham Zionisme, yakni pendirian negara untuk bangsa Yahudi, sedianya bertentangan dengan ajaran agama Yahudi. Di dalam Talmud, bangsa Yahudi hanya boleh mendirikan negara selepas datangnya mesias. Paham Zionisme tersebut digagas sejumlah pemikir dari kaum Yahudi di Eropa pada akhir abad ke-19, banyak di antaranya adalah atheis.

Lando kemudian mengecam keras para tentara yang menganut paham Zionisme Religius—sebuah aliran dalam Yudaisme Ortodoks yang menjunjung tinggi Zionisme—dengan mengatakan, "mereka tewas karena para rabi mereka mengajarkan Taurat yang telah diselewengkan." Menurutnya, banyak operasi militer dilakukan "bukan untuk menyelamatkan nyawa, melainkan demi kehormatan negara."

Rabi senior tersebut juga melontarkan kritik tajam terhadap warga Israel sekuler, yang menurutnya "sama sekali tidak memiliki ikatan dengan Yudaisme." Ia menyebut mereka telah membangun "negara yang penuh dengan kemurtadan dan kesesatan."

Pernyataan tersebut menuai kecaman dari para politisi Israel beberapa minggu menjelang pemilihan umum legislatif yang krusial, di mana peran komunitas ultra-Ortodoks yang kian berkembang di negara itu—khususnya terkait wajib militer—menjadi isu utama. Arah keberpihakan politik partai-partai ultra-Ortodoks juga bisa menjadi faktor penentu dalam pembentukan pemerintahan berikutnya.