Menlu Iran: Kami Siap Hadapi Perang Penghabisan AS

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa negaranya sepenuhnya siap untuk kembali berperang dengan Amerika Serikat (AS). Ini ia sampaikan setelah Presiden AS Donald Trump menolak usulan perdamaian Teheran di Sidang Umum PBB pekan lalu.

"Presiden Pezeshkian dan saya tidak datang ke New York untuk mengobarkan perang. Kami datang untuk mewujudkan perdamaian," tulis Abbas Araghchi di platform X.

"Kendati demikian, Iran tetap teguh menghadapi agresi apa pun—bahkan jika itu berujung pada perang penghabisan hari akhir. Pada saat yang sama, kami siap untuk diplomasi yang nyata."

Donald Trump telah menolak usulan terbaru Iran untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz. "Saya menolak usulan mereka," ujar Trump kepada para wartawan pada Sabtu waktu AS. 

Ia berpendapat bahwa Iran menginginkan kesepakatan karena mereka sedang "kalah telak". Ini berkebalikan dengan kondisi di lapangan yang mana ratusan aset AS di Teluk hancur dibombardir Iran. The Fed, bank sentral AS, juga terpaksa menaikkan suku bunga akibat memburuknya ekonomi AS sejak negara itu bersama Israel menyerang Iran.

Pada Ahad, Abbas Araghchi mengatakan bahwa Teheran telah mengetahui reaksi awal Trump terhadap usulan tersebut, namun belum menerima tanggapan resmi melalui pihak penengah. Dalam upaya diplomatik terkini, Qatar berperan memediasi pembicaraan antara Iran dan AS di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB di New York.

Usulan tujuh hari dari Iran tersebut mencakup pencabutan blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, penghapusan sanksi atas penjualan minyak Iran, pencairan aset Iran yang dibekukan senilai sekitar 12 miliar dolar AS, serta kepatuhan terhadap gencatan senjata regional yang lebih luas, termasuk di Lebanon dan Yaman.

Setelah itu, Iran akan membuka kembali Selat Hormuz dan memulai negosiasi dengan Washington untuk mencapai kesepakatan akhir.

Usulan terbaru ini serupa dengan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani kedua negara pada bulan Juni. Namun, MoU tersebut gagal terlaksana bulan lalu akibat perbedaan pendapat mengenai ketentuan kesepakatan, yang berujung pada eskalasi serangan—khususnya di dalam dan sekitar Selat Hormuz—yang pada dasarnya masih berada dalam blokade Iran.

Mike Waltz, utusan AS untuk PBB, mengatakan bahwa Washington menolak usulan tujuh hari dari Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz karena usulan tersebut disertai dengan "permintaan akses terhadap dana miliaran dolar yang dibekukan serta permintaan pencabutan sanksi".

"Ini bukan sekadar sanksi dari Amerika Serikat," ujarnya kepada NBC News.

"Ini adalah sanksi global. Perlu diingat bahwa inilah sikap dunia."

Waltz mencatat bahwa "telah ada—bukan hanya satu atau dua, melainkan tujuh—resolusi Dewan Keamanan PBB dalam 20 tahun terakhir yang menyatakan bahwa Iran tidak boleh dan tidak seharusnya memiliki program senjata nuklir".

Ia menambahkan bahwa badan pengawas nuklir PBB, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), juga telah melimpahkan kasus Iran ke Dewan Keamanan "akibat berbagai pelanggaran", termasuk penolakan Teheran untuk mengizinkan inspektur masuk ke negara itu dan untuk memberikan "pengawasan yang memadai terhadap kegiatan pengayaan nuklir mereka".