Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyatakan spread obligasi Indonesia berhasil ditekan hingga berada pada level 188 basis points (bps) per 7 Oktober 2026.
“Kita bersyukur bahwa selisih suku bunga yang harus kita tawarkan supaya Indonesia itu tetap menarik, tetap ekstraktif, makin hari makin kecil. Dulu harus kita berikan baru ekstraktif kalau dikasih 400 basis points, 500 basis points. Terakhir, ini adalah angka 7 Oktober, kita cukup memberikan 188 basis points. Ini adalah basis dari fundamental kepercayaan kepada pengelolaan ekonomi makro Indonesia,” ujar Menkeu dalam agenda Investor Daily Summit 2026, di Jakarta, Kamis.
Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan bahwa suku bunga obligasi Amerika Serikat (AS) saat ini berada pada tingkatan yang relatif tinggi, yaitu 5,28 persen atau menjadi level tertinggi dalam kurun waktu 23 tahun terakhir.
Kondisi bunga tinggi di AS tersebut akhirnya memicu penarikan kembali modal global ke AS, yang pada akhirnya menekan arus modal di negara-negara berkembang.
“Supaya menahan modal itu ada di Indonesia tetap, maka harusnya Indonesia memberikan ekstra premium bunga,” kata dia lagi.
Pada tahun 2003, Indonesia disebut harus memberikan spread obligasi mencapai 1.000 bps (10 persen) di atas suku bunga AS, sehingga jika bunga di AS saat itu 4 persen, maka RI harus memberikan 12 persen. Krisis keuangan global tahun 2009 disebut memaksa lonjakan spread yang kemudian memperberat beban biaya bunga anggaran negara.
Seiring solidnya fundamental ekonomi makro, selisih imbal hasil yang perlu ditawarkan Indonesia mengalami penurunan secara konsisten.
“Dengan kita punya spread yang lebih kecil, kita telah mampu menjaga capital inflow saat ini. Kalau kita bandingkan pada hari ini Indonesia adalah 188 basis points, kita bisa bandingkan dengan India, Filipina, Afrika Selatan, Meksiko, Brasil yang lebih tinggi dari kita,” ujar Menkeu.
“Kuncinya adalah kredibilitas. Tidak bisa kita mengelola perekonomian tanpa kredibilitas yang baik. Kredibilitas berarti transparansi, komunikasi terus dilakukan, dan kita harus terus menunjukkan bahwa APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang kita kelola adalah APBN yang memang bermanfaat,” kata Suahasil.
Baca juga: Imbal hasil obligasi zona euro jatuh karena khawatir prospek ekonomi
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.







English (US) ·
Indonesian (ID) ·