Ekonom: Sektor riil juga perlu diperkuat saat ruang BI-Rate terbatas

18 menit yang lalu 1

Dengan Bu Destry (Gubernur BI) mengatakan bahwa masih ada ruang pertumbuhan ekonomi, menurut saya intinya sektor riil ini harus digenjot

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai penguatan sektor riil diperlukan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ketika ruang dukungan BI-Rate sebagai instrumen moneter pada kondisi saat ini semakin terbatas.

Sebelumnya, menurut Bank Indonesia (BI), perekonomian Indonesia masih bergerak di bawah level potensial atau mengalami negative output gap. Kondisi ini menunjukkan masih ada ruang bagi pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan tekanan inflasi yang berlebihan.

“Dengan Bu Destry (Gubernur BI) mengatakan bahwa masih ada ruang pertumbuhan ekonomi, menurut saya intinya sektor riil ini harus digenjot,” kata Dipo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Dipo memandang dorongan terhadap pertumbuhan dapat berasal dari kebijakan fiskal maupun sektor riil. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan maupun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian misalnya dapat mengambil peran melalui kebijakan yang mendorong aktivitas ekonomi, termasuk di sektor industri dan perdagangan.

Adapun BI-Rate saat ini dipertahankan pada level 5,75 persen di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan dan ekspektasi terhadap arah suku bunga global.

Dengan kenaikan BI-Rate sebesar 100 basis poin (bps) pada triwulan II, Dipo mengatakan pelaku usaha bahkan khawatir apabila suku bunga kembali dinaikkan karena akan meningkatkan biaya pinjaman dan berpotensi semakin menekan aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, tekanan terhadap rupiah membuat BI menghadapi dilema dalam menentukan arah kebijakan suku bunga. Kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 bps turut mempersempit selisih imbal hasil antara BI-Rate dan suku bunga AS.

Selain faktor suku bunga global, tekanan terhadap rupiah juga berasal dari kenaikan harga minyak yang telah kembali berada di sekitar 100 dolar AS per barel.

“Jadi ini ada dua hal yang memang sedikit bermasalah (suku bunga The Fed dan harga minyak). Ini memang menjadi dilema bagi BI untuk menaikkan suku bunga atau tidak,” kata dia.

Alih-alih menaikkan suku bunga, BI memilih menggunakan instrumen lain untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mendorong aliran modal masuk, yakni melalui pemberian insentif biaya lindung nilai (hedging cost) pada instrumen swap dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

BI juga mengurangi penggunaan intervensi melalui transaksi spot dengan porsinya kini sekitar 30 persen dari total intervensi.

Dipo menjelaskan, intervensi spot memang dapat memberikan dampak lebih langsung terhadap nilai tukar karena BI bertransaksi langsung di pasar. Namun, instrumen tersebut memiliki biaya yang lebih besar bagi bank sentral.

Sementara pemanfaatan insentif biaya lindung nilai, menurutnya, bergantung pada tingkat harga yang ditawarkan, apakah cukup menarik bagi pelaku pasar untuk mengambil posisi lindung nilai tersebut.

Di sisi lain, Dipo juga mengingatkan bahwa penggunaan instrumen lindung nilai perlu memperhitungkan risiko yang mungkin muncul pada masa mendatang.

Sebagai catatan, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan II 2026 mencatat defisit 0,9 miliar dolar AS, meski lebih kecil dibandingkan dengan defisit pada triwulan I 2026.

Transaksi berjalan mencatat defisit yang lebih tinggi didorong kenaikan defisit neraca perdagangan migas dan penurunan surplus neraca perdagangan nonmigas.

Sementara itu, transaksi modal dan finansial mencatat surplus ditopang oleh peningkatan aliran masuk investasi langsung dan investasi portofolio sehingga mendukung kinerja NPI yang tetap terjaga.

Cadangan devisa pada akhir Agustus 2026 mencapai 146,5 miliar dolar AS, meningkat dari posisi akhir Juli 2026 yang sebesar 145,3 miliar dolar AS.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya