Menkeu: APBN 2027 dirancang pruden di tengah ketidakpastian global

22 menit yang lalu 2

Di tengah berbagai kebutuhan dan tekanan, APBN tetap dikelola secara pruden dengan menjaga defisit di bawah 3 persen dari PDB

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dirancang secara pruden dan kredibel di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Ia menerangkan pembahasan rancangan APBN (RAPBN) 2027 berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan dunia yang mengganggu rantai pasok, meningkatkan volatilitas harga, hingga menambah tekanan inflasi.

"Di sisi lain, di sektor keuangan kenaikan suku bunga kebijakan dari Federal Reserve, dari Eropa, dan dari Jepang berpotensi mempengaruhi kondisi keuangan global dan selera investor terhadap emerging market seperti Indonesia. Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang buat," ujar Suahasil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta, Selasa.

Ia memaparkan kinerja APBN hingga Agustus 2026 tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kumulatif pada semester I 2026 tercatat solid di level 5,45 persen (yoy), dengan pertumbuhan triwulan II mencapai 5,29 persen.

Pendapatan negara masih tumbuh hingga mencapai Rp2.055,6 triliun, setara dengan 65,2 persen dari target APBN.

Hal tersebut menunjukkan APBN tetap menjadi instrumen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat.

Sepanjang 2026, kata Suhasil, APBN digunakan secara fleksibel dan responsif untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk penanganan bencana, menjaga stabilitas harga serta ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan ancaman El Nino.

"APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Fleksibilitas tersebut tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan disiplin fiskal. Di tengah berbagai kebutuhan dan tekanan, APBN tetap dikelola secara pruden dengan menjaga defisit di bawah 3 persen dari PDB," ujarnya.

Ia menegaskan kebijakan fiskal harus tetap pruden, tetapi tidak pasif dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Kebijakan fiskal harus tetap pruden tetapi tidak pasif. Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya,” kata Suahasil menegaskan.

Adapun kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif dengan target defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB.

Sementara itu, Pemerintah dan DPR RI menyepakati kenaikan belanja negara dalam APBN 2027 sebesar Rp9,07 triliun menjadi Rp4.106,26 triliun dari sebelumnya Rp4.097,19 triliun.

Secara rinci, belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.371,26 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun.

Kemudian pendapatan negara disepakati sebesar Rp3.435,10 triliun, naik Rp9,07 triliun dari sebelumnya Rp3.426,03 triliun.

Secara rinci, penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp2.911,95 triliun, naik Rp4 triliun dari sebelumnya Rp2.907,95 triliun. Sementara itu, PNBP dipatok sebesar Rp522,48 triliun, naik Rp5,07 triliun dari sebelumnya Rp517,41 triliun.

Adapun asumsi dasar ekonomi makro APBN 2027 disepakati dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen, inflasi 2,5 persen, dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen.

Nilai tukar rupiah ditetapkan sebesar Rp17.500 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 75 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 612,5 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 954 ribu barel setara minyak per hari.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya