Ekonom sebut pengambilan kebijakan jadi ujian independensi BI

1 bulan yang lalu 38

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menilai praktik pengambilan kebijakan Bank Indonesia (BI) menjadi ujian independensi bank sentral.

Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis, Teuku mengatakan secara hukum BI masih memiliki independensi.

Namun, ia menilai dorongan agar kebijakan BI mendukung agenda pemerintah, termasuk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu diimbangi dengan tetap menjaga independensi bank sentral.

Menurut dia, BI tetap perlu menempatkan stabilitas inflasi dan nilai tukar sebagai prioritas utama dalam menjalankan mandatnya.

“Kalau kemudian ada mandat-mandat berikutnya, ini adalah mandat-mandat yang memang bukan menjadi prioritas BI, tetapi prioritasnya ini harusnya jangan dikompromikan,” ujarnya.

Teuku menjelaskan terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk melihat independensi bank sentral. Salah satunya adalah kemampuan bank sentral mengambil kebijakan tanpa tekanan dari pemerintah.

Ia menilai kondisi tersebut perlu dicermati meskipun secara formal independensi BI masih tercantum dalam kerangka hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, Teuku mengingatkan bahwa independensi bank sentral merupakan hasil proses reformasi yang membutuhkan waktu panjang untuk dibangun.

Menurut dia, independensi diperlukan antara lain untuk mencegah bank sentral berada di bawah tekanan pemerintah untuk menggunakan kebijakan moneter sebagai sumber pembiayaan ketika pemerintah membutuhkan dana.

Ia mencontohkan pengalaman Indonesia pada era 1960-an ketika bank sentral berada di bawah pemerintah dan memiliki ruang besar dalam pembiayaan melalui penciptaan uang. Kondisi tersebut, menurut dia, turut berkontribusi terhadap tingginya inflasi pada periode tersebut.

Oleh sebab itu, Teuku menilai independensi BI perlu dijaga bukan hanya melalui aturan, tetapi juga melalui proses pengambilan kebijakan yang memastikan bank sentral tetap dapat menjalankan mandat utamanya secara kredibel.

Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Fithra Faisal Hastiadi juga menekankan pentingnya menjaga independensi Bank Indonesia, terutama untuk menjaga kepercayaan pasar dan kredibilitas bank sentral.

Meski demikian, ia menilai independensi tidak berarti pemerintah dan BI harus berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dinilai tetap diperlukan agar kebijakan ekonomi berjalan selaras.

“Mereka harus satu irama. Harmoni. Bauran fiskal dan moneter,” ujar Fithra.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya