Wajib Militer Jerman: Paksa Pemuda Jadi Prajurit atau Kena Denda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jerman tengah memasuki fase transformasi militer terbesar sejak World War II. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dengan Russia, Berlin kini tidak hanya mempercepat modernisasi Bundeswehr, tetapi juga mulai membuka jalan menuju kemungkinan kembalinya wajib militer nasional.

Menurut laporan media Jerman Der Spiegel, pemerintah mulai mempertimbangkan pemberian denda kepada ribuan pemuda yang tidak mengisi kuesioner wajib militer daring. Sekitar 10 ribu pria berusia 18 tahun dilaporkan terancam denda sebesar 250 euro setelah mengabaikan formulir yang diwajibkan pemerintah, meski telah menerima surat pengingat.

Kuesioner tersebut merupakan bagian dari program wajib militer sukarela baru yang didorong Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius. Program itu mewajibkan seluruh pria berusia 18 tahun untuk mendaftar, mengisi data kesehatan, kebugaran fisik, dan kesiapan mengikuti dinas militer.

Langkah ini menjadi bagian dari Undang-Undang Modernisasi Wajib Militer yang disiapkan Berlin untuk memperbesar kekuatan Bundeswehr secara drastis. Pemerintah Jerman menargetkan jumlah tentara aktif meningkat dari sekitar 186 ribu personel saat ini menjadi lebih dari 260 ribu personel aktif, ditambah sekitar 200 ribu pasukan cadangan pada dekade mendatang.

Namun, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam merekrut personel baru. Isu reformasi wajib militer kembali mencuat seiring kebutuhan memperluas jumlah pasukan secara cepat di tengah meningkatnya tensi keamanan Eropa.

Undang-undang baru yang mulai berlaku pada 1 Januari membuka jalan bagi skema wajib militer terhadap pemuda kelahiran 2008 atau setelahnya, dengan pendekatan awal berbasis sukarelawan. Akan tetapi, apabila target perekrutan tidak tercapai, parlemen Jerman atau Bundestag dapat mengaktifkan kembali sistem wajib militer berbasis kebutuhan nasional.

Dinamika ini memicu respons beragam di masyarakat Jerman. Data terbaru menunjukkan peningkatan signifikan permohonan penolakan wajib militer atas dasar keyakinan pribadi. Pada kuartal pertama 2026, sebanyak 2.656 orang mengajukan permohonan tersebut, melanjutkan tren kenaikan dari 2.998 kasus pada 2024 dan 3.867 kasus pada 2025.

Jika tren itu terus berlanjut, jumlah penolakan berpotensi menjadi yang tertinggi sejak wajib militer ditangguhkan pada 2011.

Meski demikian, fenomena sebaliknya juga mulai terlihat. Sejumlah warga justru mencabut penolakan yang sebelumnya mereka ajukan. Tercatat, 781 orang mencabut keberatan pada 2025, sementara 233 orang lainnya melakukan hal serupa hanya dalam kuartal pertama tahun ini.

Perubahan tersebut mencerminkan pergeseran psikologis di tengah masyarakat Jerman yang kini dihadapkan pada situasi keamanan yang semakin tidak pasti. Pemerintah Jerman sendiri secara terbuka mengakui peningkatan risiko global.