Rencana Board of Peace Trump Berantakan

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Belum lagi dimulai, inisiatif Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) bikinan Presiden AS Donald Trump makin tak jelas kelanjutannya. Aksi Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Iran membuat lini masa eksekusi badan itu berantakan.

Sebelum serangan, Kadispenad Brigadir Jenderal Donny Pramono menyampaikan rencana keberangkatan seribu anggota TNI ke Gaza dalam skema Pasukan Stabilisasi Internasional di bawah BoP pada April nanti. Jumlah itu adalah pasukan pendahulu bagi sekitar 8.000 yang akan dikirimkan pada Juni. 

Serangan AS-Israel ke Iran membuyarkan rencana tersebut. “Semuanya (pembahasan terkait BoP) di-hold (ditunda),” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/3/2026). “Sampai batas waktu yang belum ditentukan,” ujar dia. 

Juru Bicara (Jubir) Kemenlu Yvonne Mewengkang kepada Republika, menjelaskan penundaan semua agenda menyangkut BoP, tentunya juga berdampak pada rencana misi ISF ke Gaza. “Pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, saat ini ditunda. Dan segala pembahasan terkait Board of Peace masih ditangguhkan, on hold,” kata Yvonne saat dihubungi Republika, Selasa malam.

Sebelum agresi AS-Israel, seorang pejabat pemerintahan Trump mengatakan kepada Politico, dewan tersebut telah menyiapkan rekeningnya di Bank Dunia dan JPMorgan Chase. Sebanyak 20 lebih negara anggota menjanjikan lebih dari 16 miliar dolar AS kepada dewan direksi pada bulan Februari, dan AS menjanjikan bagian terbesar sebesar 10 miliar dolar AS. Namun sejak saat itu, belum ada pembayaran.

Pemerintahan Trump berdalih kepada Harian NatSec bahwa pembicaraan dengan Indonesia terus berlanjut dan bahwa “Dewan Perdamaian berkomitmen untuk memberikan stabilitas dan kesejahteraan bagi masyarakat Gaza.” 

Yang pasti, negara lain, misalnya Azerbaijan dan Yordania, mengatakan kepada NatSec Daily bahwa mereka masih berkomitmen. Namun tujuan Dewan Perdamaian – membangun kembali Gaza – masih jauh dari terpenuhi. 

Syarat utama untuk rekonstruksi adalah melucuti senjata Hamas, kelompok perlawanan yang menyerang Israel pada tahun 2023, tetapi hanya sedikit kemajuan yang diumumkan. 

Israel juga menutup perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir, dengan alasan perang dengan Iran. Hal ini telah membatalkan langkah penting dalam gencatan senjata dan menyebabkan penurunan bantuan yang masuk ke wilayah kantong tersebut. 

Zaha Hassan, yang menjadi penasihat tim perunding Palestina selama upayanya untuk menjadi anggota PBB, mencatat bahwa mandat Dewan Perdamaian dengan Dewan Keamanan akan berakhir pada akhir tahun 2027. “Jika Anda mengatakan Dewan Perdamaian adalah satu-satunya cara, dan Dewan Perdamaian bahkan tidak dapat mempengaruhi Israel dalam menjalankan kewajibannya, hal ini tidak terlihat baik bagi prospeknya, terutama mengingat kemundurannya,” katanya kepada NatSec Daily.

Menengok situasi perang yang dimotori oleh AS sebagai ketua BoP dan komandan ISF bersama Zionis Israel yang juga anggota BoP, tentunya pembasahan maupun agenda-agenda BoP serta ISF untuk misi ke Gaza, Palestina semakin tak relevan.