Pemprov Kepri teken pinjaman daerah Rp400 miliar dengan Bank BJB

1 bulan yang lalu 21

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah menandatangani perjanjian pemberian pinjaman daerah senilai Rp400 miliar dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan kerja sama ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam memperkuat pembiayaan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Pinjaman ini untuk mendanai pembangunan infrastruktur di seluruh kabupaten/kota se-Kepri," kata Ansar di Tanjungpinang, Jumat.

Ansar menjelaskan total ada 41 kegiatan strategis yang didanai melalui skema pinjaman daerah tersebut, mulai dari pembangunan jalan, jembatan hingga pelabuhan.

Selain itu, ada pula dua proyek besar yakni pembangunan Monumen Bahasa Pulau Penyengat dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ahmad Tabib di Kota Tanjungpinang.

"Proyek-proyek tersebut akan segera dilelang, lalu masuk manajemen konstruksi dan pelaksanaan fisik," ungkapnya.

Lanjut Ansar menargetkan pengembalian pinjaman daerah Rp400 miliar dengan suku bunga 7,75 persen itu tuntas dalam kurun waktu tiga tahun atau hingga berakhirnya masa jabatan Gubernur Kepri dan Wakil Gubernur Kepri.

Pemprov Kepri berkomitmen menjaga stabilitas fiskal sambil memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai rencana.

Gubernur Ansar turut membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara Pemprov Kepri dan Bank BJB di masa mendatang, salah satunya terkait dukungan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tahunan dari Bank BJB.

"Kontribusi sosial melalui CSR diharapkan dapat menambah kekuatan anggaran daerah guna membantu kesejahteraan masyarakat," ucap Ansar.

Ansar mengapresiasi Bank BJB yang telah mendukung program pembangunan di Kepri melalui skema pinjaman daerah. Ia berharap kerja sama tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya