Malaysia Batalkan Open House dan Batasi Perjalanan Menteri, Antisipasi Gejolak Ekonomi Global

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Malaysia menerapkan kebijakan penghematan belanja negara atau mengencangkan ikat pinggang untuk mengantisipasi dampak geopolitik bagi negaranya. "Pemerintah (Malaysia) melaksanakan langkah awal penghematan dalam belanja negara," kata Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, dalam keterangan media yang dikutip di Kuala Lumpur, Kamis (12/3/2026).

Penghematan itu termasuk meniadakan gelar griya (open house) Idul Fitri oleh kementerian, lembaga pemerintah, dan Government-Linked Company (GLC), serta membatasi kunjungan luar negeri oleh anggota kabinet.

Anwar mengatakan konflik yang semakin memanas di Asia Barat mulai berdampak pada perekonomian dunia melalui gangguan rantai pasok energi serta lonjakan harga minyak global yang memicu ketidakpastian pasar.

Sebagai negara dengan ekonomi perdagangan terbuka, lanjut Anwar, Malaysia tidak terlepas dari dampak perkembangan geopolitik. Seperti menghadapi risiko kenaikan biaya transportasi, tekanan terhadap harga barang, serta tantangan terhadap stabilitas ekonomi.

Meskipun demikian, katanya, dalam situasi saat ini pemerintahannya memilih untuk mengambil langkah sulit dengan mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 95 di harga 1,99 ringgit (Rp 8.584) per liter di tengah kenaikan harga minyak dunia. Kebijakan itu demi menjaga kepentingan rakyat.

Anwar menyatakan pemerintahannya akan terus memantau secara ketat perkembangan konflik global dan mengambil langkah tambahan guna memastikan stabilitas ekonomi negara tetap terjaga serta melindungi kesejahteraan rakyat.

Lonjakan harga minyak tidak hanya mencemaskan Malaysia, sejumlah negara juga bersiap mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak perang terhadap perekonomian mereka. Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung pada Senin (9/3/2026) mengatakan pemerintah akan membatasi harga bahan bakar domestik untuk pertama kalinya dalam hampir 30 tahun.

Negara tersebut juga akan mencari sumber energi alternatif selain pasokan yang dikirim melalui Strait of Hormuz. Selain itu, program stabilisasi pasar senilai 100 triliun won (sekitar 67 miliar dolar AS) akan diperluas jika diperlukan.

Sedang dikutip dari Al Arabiya, Pemerintah Jepang telah memerintahkan fasilitas penyimpanan cadangan minyak nasional untuk bersiap jika diperlukan pelepasan cadangan minyak mentah. Hal tersebut disampaikan anggota oposisi Akira Nagatsuma dari Centrist Reform Alliance kepada Reuters pada Ahad (8/3/2026). Namun, waktu pelepasan cadangan tersebut masih belum dipastikan.

Pemerintah Vietnam sementara berencana menghapus tarif impor bahan bakar untuk memastikan pasokan tetap tersedia di tengah gangguan distribusi. Langkah ini diperkirakan akan berlaku hingga akhir April.

Cina sudah meminta kilang hentikan ekspor bahan bakar. Pemerintah Cina meminta perusahaan kilang untuk menghentikan penandatanganan kontrak baru ekspor bahan bakar dan berupaya membatalkan pengiriman yang sudah direncanakan. Namun kebijakan ini tidak berlaku untuk bahan bakar pesawat bagi penerbangan internasional, bunker bahan bakar internasional, atau pasokan ke Hong Kong dan Macau.

Di Bangladesh, pemerintahnya memutuskan menutup seluruh universitas mulai Senin dengan memajukan libur Idul Fitri. Langkah darurat ini diambil sebagai upaya menghemat listrik dan bahan bakar di tengah tekanan energi global.

sumber : Antara