Ekonom: RI perlu kebijakan progresif bangun pendanaan non-dolar AS

2 jam yang lalu 1

Kita harus mulai menjadi arsitek, atau setidaknya co-architect, dari sumber pendanaan kita sendiri

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian memandang Indonesia harus menerapkan pendekatan kebijakan yang lebih progresif dan presisi, khususnya dalam membangun arsitektur pendanaan alternatif di luar ketergantungan terhadap dolar AS.

Langkah yang perlu dipercepat antara lain penguatan skema local currency settlement (LCT) dalam perdagangan bilateral, eksplorasi penggunaan mata uang dengan biaya dana lebih rendah seperti CNH dalam pembiayaan, pendalaman pasar keuangan domestik berbasis rupiah terutama instrumen jangka panjang, serta diversifikasi basis investor dan sumber likuiditas.

“Indonesia tidak bisa lagi hanya menjadi price taker dalam sistem keuangan global. Kita harus mulai menjadi arsitek, atau setidaknya co-architect, dari sumber pendanaan kita sendiri,” kata Fakhrul dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Adapun pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank yang diselenggarakan di Washington D.C., Amerika Serikat (AS), belum lama ini menegaskan pentingnya stabilitas makroekonomi dan kerja sama global.

Namun, Fakhrul memandang bahwa pendekatan tersebut dinilai belum cukup menjawab tantangan struktural yang sedang berlangsung.

“IMF dan World Bank masih berbicara dalam kerangka lama, stabilitas, koordinasi, dan kehati-hatian fiskal. Itu penting, tapi tidak cukup. Dunia sudah berubah jauh lebih cepat dari bahasa kebijakan yang mereka gunakan,” ujar dia.

Menurut dia, salah satu perubahan paling fundamental yang belum sepenuhnya direspons adalah ketidakseimbangan dalam sistem likuiditas global.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi kecenderungan penurunan suplai dolar global, seiring dengan pengetatan likuiditas, meningkatnya kebutuhan pembiayaan domestik AS, serta perubahan perilaku investor global.

Di sisi lain, muncul dinamika baru dari internasionalisasi mata uang Tiongkok, khususnya CNH (offshore renminbi), yang mulai mengambil peran lebih besar dalam perdagangan dan pembiayaan lintas negara.

“Kita melihat dua arus besar yang bergerak berlawanan, suplai dolar global yang semakin terbatas, sementara CNH mulai diperluas penggunaannya dalam perdagangan dan pembiayaan. Ini menciptakan ketidakseimbangan baru, tapi sekaligus membuka peluang strategis,” jelas dia.

Fakhrul menilai bahwa kondisi ini bukan sekadar fenomena pasar, melainkan awal dari perubahan arsitektur keuangan global. Namun, peluang tersebut tidak akan otomatis menguntungkan semua negara.

Ia juga mengingatkan bahwa fragmentasi global yang saat ini terjadi bukanlah gangguan sementara, melainkan fase transisi menuju sistem yang lebih multipolar.

Dalam sistem seperti ini, akses terhadap likuiditas dan pembiayaan akan semakin ditentukan oleh jaringan bilateral, regional, dan fleksibilitas kebijakan masing-masing negara.

“Kalau kita masih membaca dunia dengan kacamata lama, bahwa likuiditas global akan selalu tersedia dan murah, seperti belasan tahun terakhir, kita akan tertinggal. Dunia ke depan adalah dunia di mana likuiditas harus diperjuangkan, bukan diasumsikan,” kata dia.

Lebih lanjut, Fakhrul menekankan urgensi bagi pemerintah dan otoritas untuk menyampaikan arah kebijakan secara lebih eksplisit dan strategis, terutama dalam menjawab perubahan struktur global ini.

“Pasar hari ini tidak hanya menilai stabilitas, tetapi juga arah. Tanpa komunikasi yang jelas tentang bagaimana Indonesia akan beradaptasi dengan fragmentasi global dan perubahan likuiditas ini, kita berisiko kehilangan momentum,” imbuh dia.

Fakhrul pun menegaskan bahwa peluang dari perubahan ini sangat besar, namun juga disertai risiko yang tidak kecil apabila tidak direspons dengan tepat.

Menurutnya, jika Indonesia tidak bergerak cepat dan presisi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya pertumbuhan, tetapi masa depan struktur perekonomian.

“Kalau kita hendak menumbuhkan ekonomi sampai 8 persen, kita harus selesaikan masalah pendanaannya yang biasa menjadi masalah bertahun-tahun, dan dalam hal ini, membuka pembiayaan CNH adalah solusi,” tutup Fakhrul.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya