Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman memperkirakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi akan memberikan dampak terbatas terhadap peningkatan inflasi April 2026, yakni sekitar 0,04 persen.
“BBM nonsubsidi, apabila kita lihat dengan bobotnya di inflasi, maka untuk bulan April ini bisa meningkatkan inflasi tapi tidak terlalu besar, hanya sebesar 0,04 persen. Sehingga, bila kita hitung secara keseluruhan pada tahun 2026 maupun 2027, proyeksi inflasi yang kami lihat tetap berada dalam kisaran inflasi 2,5 plus minus 1 persen (rentang 1,5-3,5 persen),” kata Aida dalam konferensi pers hasil RDG BI secara daring di Jakarta, Rabu.
Mengenai dampak kenaikan harga minyak global terhadap pertumbuhan ekonomi, Aida menjelaskan bahwa proyeksi PDB global menjadi faktor utama yang harus dilihat terlebih dahulu.
BI sendiri melihat penurunan prospek pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 dari 3,1 persen menjadi 3,0 persen persen. Meski begitu, baseline skenario untuk proyeksi PDB Indonesia masih berada pada kisaran 4,9 sampai 5,7 persen.
Mengenai mitigasi dampak dari kenaikan BBM nonsubsidi, Aida memastikan bahwa bank sentral pemerintah pusat dan daerah terus melakukan pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Sementara itu, Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali menambahkan bahwa harga BBM akan memengaruhi harga barang dan jasa, seiring perkembangan global yang berdampak melalui jalur perdagangan dan harga komoditas.
Untuk itu, ujar Ricky, BI melalui 46 kantor perwakilan dalam negeri siap merespon potensi tekanan inflasi dari global khususnya dari kenaikan harga energi atau BBM. Begitu pula dari sisi inflasi pangan seiring adanya risiko El Nino yang berpotensi memicu musim kemarau panjang.
Ricky mengatakan upaya menjaga inflasi tidak hanya melalui sinergi dengan pemerintah melalui TPIP dan TPID serta implementasi GPIPS, tetapi juga dengan mendukung program fasilitas distribusi pangan, meningkatkan kerja sama antar-daerah antara wilayah surplus dan defisit, serta menggelar gerakan pasar murah.
“Ini semuanya untuk menjaga dari kecukupan pasokan, kemudian juga kelancaran dari distribusi serta stabilitas harga pangan di berbagai daerah,” kata dia.
Selain itu, upaya pengendalian harga juga dilakukan melalui koordinasi dan sinergi antara TPID dan Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi di daerah-daerah agar BBM subsidi dapat disalurkan tepat sasaran.
Baca juga: Gubernur BI: Inflasi 2026 dan 2027 tetap dalam sasaran 2,5±1 persen
Baca juga: Gubernur BI: Kinerja NPI perlu diperkuat untuk mitigasi dampak perang
Baca juga: BI perkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 4,9-5,7 persen pada 2026
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.









English (US) ·
Indonesian (ID) ·