Wamenko Ekonomi ungkap 4 syarat ekonomi RI 2027 bisa tumbuh 6 persen

1 jam yang lalu 3

ekonomi itu enggak bisa pemerintah sendiri, enggak bisa swasta sendiri. Jadi pemerintah dan swasta harus kerja bareng-bareng

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengungkapkan empat syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 dan menuju 8 persen dalam jangka menengah.

Keempat syarat tersebut adalah investasi yang tumbuh lebih cepat dibandingkan produk domestik bruto (PDB), peningkatan produktivitas, peningkatan ekspor bernilai tambah yang didukung efisiensi logistik, serta pengembangan ekonomi syariah sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Dalam pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di Jakarta, Rabu, Dradjad mengingatkan bahwa pertumbuhan investasi perlu melampaui pertumbuhan PDB dan diarahkan pada proyek-proyek bernilai tambah tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.

“Saya di beberapa kesempatan menyampaikan atas nama Pak Menko (Menko Bidang Perekonomian), bahwa ekonomi itu enggak bisa pemerintah sendiri, enggak bisa swasta sendiri. Jadi pemerintah dan swasta harus kerja bareng-bareng,” kata dia.

Dradjad menambahkan bahwa pemerintah juga akan mengintensifkan upaya debottlenecking melalui deregulasi dan debirokratisasi agar sektor swasta dapat bergerak lebih cepat.

Di sisi lain, pengembangan ekonomi syariah dinilai menjadi salah satu andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing nasional.

Potensi sektor ini dinilai besar, seiring proyeksi belanja konsumen muslim global yang hampir mencapai 3,6 triliun dolar AS pada 2029 serta aset keuangan syariah global sebesar 9,72 triliun dolar AS.

Untuk mengembangkan ekonomi syariah, pemerintah menempuh lima arah strategi, yakni penguatan industri halal dan UMKM halal, peningkatan ekspor dan kerja sama internasional, penguatan ekosistem halal, pengembangan keuangan syariah, serta penguatan dana sosial syariah.

Dalam penguatan industri halal dan UMKM, Dradjad turut menyoroti potensi pelaku usaha ultra mikro yang perlu didorong agar dapat berkembang dalam ekosistem halal.

Selain itu, menurutnya, kerja sama internasional juga dinilai penting agar Indonesia mampu bersaing di pasar global.

Dalam hal ini, pemerintah juga berupaya memperluas akses pasar produk halal melalui perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA) yang telah berlaku, serta perundingan dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Türkiye, Pakistan, Bangladesh, dan Tunisia.

Sementara penguatan ekosistem halal perlu dilakukan di seluruh lapisan industri, disertai pengembangan keuangan syariah melalui dukungan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dradjad menyebut industri halal telah menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional. Rantai nilai halal menyumbang hampir 25 persen terhadap PDB atau sekitar Rp1.524 triliun pada kuartal IV 2025. Adapun ekspor produk halal tumbuh 23 persen sepanjang 2025 menjadi 63,4 miliar dolar AS.

Ekosistem halal nasional juga terus berkembang. Ia menyebutkan bahwa Indonesia telah menerbitkan 4,4 juta sertifikat halal yang mencakup 14,6 juta produk.

Selain itu, sebanyak 39 negara mitra telah mengakui sertifikasi halal melalui mekanisme mutual recognition agreement (MRA), sementara Indonesia memiliki empat kawasan industri halal dan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Di tingkat global, Indonesia menempati peringkat kedua dunia dalam pariwisata ramah muslim berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2026 dan peringkat pertama dunia dalam sektor fesyen muslim.

Meski demikian, pemerintah mengakui bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi pekerjaan rumah.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, tingkat literasi keuangan syariah tercatat sebesar 43,07 persen, sedangkan tingkat inklusinya baru mencapai 13,24 persen.

“Kita masih punya PR, teman-teman OJK dan teman-teman BI bahwa inklusi dan literasi keuangan syariah masih menjadi pekerjaan rumah,” kata Dradjad.

Secara keseluruhan, Dradjad juga mengingatkan bahwa ekonomi syariah perlu untuk tidak hanya dipandang berlandaskan nilai-nilai agama, tetapi juga memuat prinsip universal berupa perdagangan yang adil.

Dengan menjamin rantai pasok yang memenuhi prinsip halalan thayyiban, ekonomi syariah diharapkan mampu mendorong terciptanya perdagangan yang adil bagi seluruh pihak.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya