Trump Janji Tak Serang Iran Sebelum Pemilu, Armada AS Tetap Menuju Timur Tengah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan negaranya tidak akan melancarkan serangan militer baru terhadap Iran sebelum pemilihan umum paruh waktu pada 3 November 2026. Pernyataan yang disampaikan pada Kamis (8/10/2026) itu muncul setelah muncul laporan bahwa Gedung Putih tengah mempertimbangkan serangan terhadap sejumlah sasaran Iran menjelang pemungutan suara. Namun, keputusan Trump tidak disertai penghentian blokade laut maupun penarikan kekuatan militer Amerika dari Timur Tengah.

Trump bahkan menegaskan blokade terhadap perdagangan minyak Iran akan tetap diberlakukan sepenuhnya. Pada saat yang sama, Pentagon terus menyiapkan penambahan kapal perang dan ribuan personel militer ke kawasan tersebut, sementara Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi baru terhadap jaringan perdagangan minyak Teheran. Perkembangan itu memperlihatkan Washington menjalankan dua pendekatan secara bersamaan, yakni menawarkan jalur diplomasi sambil mempertahankan tekanan ekonomi dan militer.

"Kami sedang melakukan pembicaraan yang produktif dengan Republik Islam Iran," kata Trump melalui unggahan di platform Truth Social, Kamis (8/10/2026), sebagaimana dilaporkan The Wall Street Journal.

"Kami tidak akan menyerang Iran kapan pun sebelum pemilihan paruh waktu yang diselenggarakan di Amerika Serikat pada 3 November. IRAN TIDAK AKAN MEMILIKI SENJATA NUKLIR!" tegasnya.

Pernyataan tersebut mengubah arah spekulasi mengenai kemungkinan serangan Amerika dalam beberapa pekan mendatang. Sehari sebelumnya, The Atlantic melaporkan bahwa Gedung Putih telah meminta Pentagon mengembangkan pilihan serangan terhadap Iran yang memungkinkan dilaksanakan sebelum pemilu. Namun, pejabat pemerintahan yang mengetahui pembahasan itu menegaskan belum ada keputusan akhir mengenai operasi militer baru.

Menurut The Washington Post, pernyataan Trump merupakan pengumuman yang tidak biasa karena seorang presiden secara terbuka mengungkap batas waktu rencana penggunaan kekuatan militer. Trump sebelumnya beberapa kali menyatakan kemungkinan meningkatkan serangan terhadap Iran setelah pemilu November. Namun, ia juga pernah mengakui bahwa pernyataan publik mengenai operasi militer dapat digunakan untuk membuat pihak lawan tidak mengetahui langkah Washington berikutnya.

Blokade Tetap Berlaku, Sanksi Baru Dijatuhkan

Meskipun berjanji menahan serangan militer baru, Trump menegaskan blokade Angkatan Laut Amerika terhadap Iran tidak akan dilonggarkan. Kebijakan tersebut bertujuan membatasi ekspor minyak Teheran sekaligus mempertahankan tekanan ekonomi dalam perundingan. Menurut The Wall Street Journal, sekitar selusin kapal Angkatan Laut AS saat ini beroperasi di perairan Timur Tengah untuk melaksanakan blokade dan berbagai misi lainnya.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen utama Washington sejak perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran dimulai pada 28 Februari 2026. Setelah serangkaian pertempuran dan upaya perundingan yang gagal, Amerika kembali memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran pada 14 Juli. Blokade itu ditujukan untuk menekan kemampuan Teheran memperoleh pendapatan dari ekspor minyak, salah satu sumber utama devisa negara tersebut.

Tekanan ekonomi bahkan meningkat pada hari yang sama ketika Trump mengumumkan penundaan serangan. Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Kamis (8/10/2026) menjatuhkan sanksi baru terhadap sejumlah individu, jaringan perusahaan, dan 17 kapal yang terlibat dalam pengangkutan minyak mentah, produk minyak, serta petrokimia Iran. Langkah tersebut menjadi bagian dari operasi ekonomi Washington yang diberi nama Operation Economic Outcast.

Reuters melaporkan sanksi itu ditujukan terhadap jaringan kapal yang digunakan untuk menghindari pembatasan perdagangan minyak Iran. Pemerintah Amerika menuduh pendapatan jaringan tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan militer, pengembangan rudal, operasi siber, serta Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Teheran selama ini menolak kebijakan sanksi Amerika dan menilai pembatasan ekonomi tersebut sebagai tekanan yang melanggar hak-hak ekonomi negaranya.

Seorang pejabat Departemen Keuangan AS menyatakan langkah terbaru itu merupakan pukulan besar terhadap infrastruktur perdagangan minyak Iran yang masih tersisa. Menurut pejabat tersebut, sekitar 20 juta barel minyak mentah Iran masih berada di kapal-kapal di luar wilayah blokade. Angka itu merupakan perkiraan pemerintah Amerika dan belum dapat diverifikasi secara independen berdasarkan data perdagangan yang tersedia untuk publik.

Dengan demikian, janji Trump menahan serangan militer tidak dapat diartikan sebagai penghentian seluruh tindakan tekanan terhadap Iran. Washington tetap mempertahankan operasi blokade dan memperketat sanksi, sementara Teheran menghadapi kesulitan memasarkan minyaknya. Kebijakan tersebut juga menjadi sumber perselisihan dalam perundingan mengenai penghentian perang.