Trump Dijadwalkan Bertemu Erdogan di Sela Sidang Umum PBB

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dijadwalkan bertemu Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan di New York pada pekan depan. Pertemuan akan berlangsung di sela rangkaian Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Duta Besar AS untuk Turkiye Tom Barrack mengungkapkan rencana pertemuan kedua pemimpin tersebut pada Kamis (17/9/2026). Media Turkiye melaporkan Barrack mengatakan Trump dan Erdogan akan bertemu ketika keduanya berada di New York untuk rangkaian pertemuan tingkat tinggi PBB.

Erdogan dijadwalkan berkunjung ke Amerika Serikat pada pekan depan untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB. Detail waktu maupun agenda khusus pertemuan dengan Trump sejauh ini belum diumumkan secara terbuka.

Pertemuan tersebut akan menjadi perjumpaan terbaru kedua pemimpin setelah mereka bertemu di Ankara pada Juli lalu. Trump menghadiri KTT NATO yang berlangsung di ibu kota Turkiye pada 7–8 Juli 2026, ketika Erdogan menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin negara anggota aliansi pertahanan tersebut.

Sidang ke-81 Majelis Umum PBB memasuki pekan tingkat tinggi pada September ini. Debat Umum dijadwalkan berlangsung pada 22–26 September dan dilanjutkan pada 28 September di Markas Besar PBB, New York.

Pertemuan Trump-Erdogan berlangsung ketika hubungan Washington dan Ankara memasuki fase penting. Kedua negara merupakan anggota NATO, tetapi hubungan mereka selama beberapa tahun terakhir juga diwarnai perbedaan dalam sejumlah persoalan pertahanan dan kebijakan kawasan.

Barrack sendiri bertemu Erdogan di Kompleks Kepresidenan di Ankara pada 9 September. Setelah pertemuan tersebut, Barrack menyebut hubungan AS dan Turkiye kuat sebagai sekutu NATO dan mitra ekonomi, sekaligus menyinggung komitmen kedua negara terhadap keamanan regional dan kerja sama ekonomi.

Salah satu isu utama dalam hubungan kedua negara adalah pesawat tempur siluman F-35. Turkiye sebelumnya dikeluarkan dari program F-35 setelah membeli sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia pada 2019.

Washington menilai keberadaan S-400 menimbulkan persoalan keamanan bagi sistem pertahanan NATO dan teknologi sensitif F-35. Pembelian tersebut juga memicu penerapan sanksi AS terhadap Turkiye.

Namun, pemerintahan Trump membuka kembali pembahasan mengenai kemungkinan Ankara memperoleh F-35. Wakil Presiden AS JD Vance pada Juni mengatakan pemerintah sedang meninjau kemungkinan penjualan pesawat tersebut kepada Turkiye dengan mempertimbangkan persyaratan hukum yang berlaku.

Isu itu kembali mencuat ketika Trump menghadiri KTT NATO di Ankara pada Juli. Trump menyatakan kesediaannya mencabut sanksi terkait pembelian S-400 dan membuka kemungkinan penjualan F-35 kepada Turkiye, meski realisasinya masih berhadapan dengan aturan hukum dan sikap Kongres AS.

Karena itu, sektor pertahanan berpotensi kembali menjadi salah satu tema penting dalam komunikasi kedua pemimpin. Ankara selama bertahun-tahun berusaha mendapatkan kembali akses terhadap pesawat tempur F-35, sementara Washington harus menyelesaikan persoalan S-400 sebelum hubungan pertahanan kedua negara dapat sepenuhnya dipulihkan.

Selain pertahanan, Suriah menjadi kepentingan bersama yang tidak kalah penting. AS dan Turkiye selama bertahun-tahun memiliki perbedaan pandangan mengenai kelompok Kurdi bersenjata di Suriah, terutama Syrian Democratic Forces (SDF), yang pernah menjadi mitra penting Washington dalam memerangi kelompok ISIS.

Peta tersebut berubah setelah SDF pada Agustus mengumumkan pembubarannya sebagai bagian dari proses integrasi ke dalam struktur negara Suriah. Langkah itu mengikuti kesepakatan untuk menggabungkan pasukan Kurdi ke dalam militer Suriah di bawah pemerintahan Presiden Ahmed al-Sharaa.