Tim Leiden Bongkar Keuntungan Kolonialisme Belanda di Nusantara

Jakarta, CNN Indonesia --

Hasil penelitian mendalam tim dari Universitas Leiden mengungkap keuntungan bombastis yang diterima Kerajaan Belanda atas kolonialisme di nusantara.

Mengutip dari Reuters, tim Universitas Leiden menyimpulkan Wangsa Oranye-Nassau--penguasa kerajaan Belanda--secara tak ragu mendukung kolonialisme selama berabad-abad, serta turut bertanggung jawab atas berlangsungnya perdagangan dan perbudakan di negeri jajahan di masa lampau.

"Keterlibatan Wangsa Orange-Nassau dilakukan dengan sepenuh hati dan tanpa keraguan yang berarti," demikian kesimpulan para sejarawan dan pakar hak asasi manusia Belanda setelah melakukan studi selama tiga tahun yang mencakup periode dari tahun 1600 hingga saat ini dalam rilis yang disampaikan Jumat (2/10) seperti dikutip dari Reuters.

Studi mendalam yang ditugaskan Raja Willem-Alexander dan dilakukan oleh Universitas Leiden menunjukkan bahwa Wangsa Orange-Nassau secara aktif mendukung kolonialisme Belanda selama berabad-abad, namun jarang menentukan kebijakan kolonial.

"Penelitian ini tidak menyisakan keraguan bahwa Wangsa Oranye turut memikul tanggung jawab atas kelangsungan perdagangan budak dan perbudakan Belanda selama berabad-abad," ungkap studi tersebut.

Merespons penelitian Leiden yang didukungnya itu, Raja Willem-Alexander mengaku itu adalah hasil yang menohok, dan membuatnya tergugah.

"Ini adalah kesimpulan yang menyakitkan dan menohok. Sebuah kesimpulan yang berdampak pada diri saya, meskipun saya berada tiga generasi setelahnya," ujar Willem-Alexander dalam pidato saat pemaparan hasil penelitian tersebut dikutip dari Reuters.

"Kita tahu bahwa dampak kolonialisme dan perbudakan masih terasa hingga saat ini. Sayangnya, diskriminasi dan eksploitasi ekonomi masih terjadi setiap hari," tambahnya.

Studi tersebut juga menunjukkan keluarga kerajaan terkadang memperoleh keuntungan besar dari sistem kolonial, terutama melalui perdagangan di Hindia Belanda atau Indonesia.

Sebagai contoh, para peneliti menyebutkan bahwa pada abad ke-19, akumulasi keuntungan yang diperoleh mencapai sekitar US$650 juta dolar (sekitar Rp11 triliun lebih) dalam nilai mata uang saat ini.

Walaupun demikian, kajian tim Leiden itu menyimpulkan keluarga kerajaan tersebut 'hampir tidak memperoleh apapun' dari perdagangan budak.

Reuters mewartakan Belanda memainkan peran besar dalam perdagangan budak global sejak abad ke-17 hingga negara tersebut menghapuskan perbudakan pada paruh kedua abad ke-19.

Ganti rugi Belanda ke bekas tanah jajahan

Terkait kolonialisme atau penjajahan di masa lalu, Willem-Alexander mewakili monarki Belanda menyampaikan permintaan maaf atas tindakan buruk nenek moyangnya.

Wangsa Oranye-Nassau telah memerintah Belanda sejak akhir abad ke-16. Selama sebagian besar masa tersebut, Belanda menguasai wilayah jajahan yang luas di Asia Tenggara dan Karibia, termasuk wilayah yang kini Indonesia dan Suriname.

Temuan tim Leiden itu dapat memicu kembali perdebatan mengenai ganti rugi terhadap bekas negara jajahan Belanda.

Sejauh ini setelah permintaan maaf dari pemerintah Belanda dan Raja Willem-Alexander pada 2022 dan 2023 silam, pemerintah Negara Kincir Angin itu menolak ganti rugi secara keseluruhan. Namun, justru membentuk dana sebesar 200 juta euro (sekitar Rp4,1 triliun) untuk inisiatif sosial. Namun, langkah itu dinilai tidak memadai oleh para aktivis antirasialisme.

Salah satu lembaga yang menyoroti imbas kolonialisme Belanda di masa lalu, National Institute for the Dutch Slavery Past and Heritage (NiNsee) memuji langkah Raja Willem-Alexander yang menugaskan studi tersebut. Namun Direktur NiNsee, Bianca Groen Gallant, menegaskan hasil penelitian itu harus dilanjutkan ke tahap berikutnya yang berdampak pada masyarakat.

"Penelitian memberikan dampak bagi masyarakat ketika wawasan baru mengenai masa lalu berkontribusi pada kesadaran, dialog, serta koreksi dan penambahan terhadap sejarah nasional kita-baik dalam kurikulum sekolah maupun dalam diskusi mengenai tanggung jawab dan keadilan restoratif," ujar Gallant.

(reuters/kid)