Suahasil beri pesan untuk pejabat DJP hingga Bea Cukai

1 jam yang lalu 4

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara memberikan pesan kepada para pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) agar mereka mampu membaca perkembangan perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, serta menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat.

“Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan,” kata Suahasil saat melantik pejabat pimpinan tinggi pratama dan Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin.

Sementara itu, kepada para pejabat DJBC, Suahasil meminta pengawasan diperketat untuk mencegah berbagai aktivitas ilegal.

Pengawasan dinilai perlu dilakukan secara lebih awal dengan pendekatan berbasis risiko sehingga DJBC tak hanya bertindak setelah pelanggaran terjadi.

“Saya minta pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari dulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu,” ujarnya.

Di sisi lain, Suahasil mengingatkan bahwa DJBC tidak hanya memiliki fungsi pengawasan, tetapi juga berperan dalam mengumpulkan penerimaan negara, terutama lewat ekspor.

Kemudian, kepada untuk para pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Menkeu meminta agar pengelolaan APBN bisa dijaga sebagai instrumen yang turut menggerakkan perekonomian.

Selanjutnya, kepada pejabat Sekretariat KSSK, Bendahara Negara meminta agar tidak hanya berperan sebagai pengelola forum, tetapi menjadi penggerak koordinasi antarpilar KSSK, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Di dalam beberapa rapat terakhir kita mulai melibatkan elemen penting dari pengelolaan republik ini, yaitu Danantara, maka harus bisa dikoordinasikan sejak awal, bukan hanya sekedar menjadi penyelenggara rapat tetapi menjadi betul-betul penggerak koordinasi,” jelas dia.

Ia menegaskan koordinasi KSSK perlu dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari pemantauan kondisi ekonomi, pembacaan risiko, pertukaran informasi antarinstansi, hingga penyiapan sistem peringatan dini.

“Artinya harus dilakukan secara berkelanjutan, dari sejak memantau kondisi ekonomi, membaca risiko, menghubungkan informasi antar lembaga, menyiapkan early warning, dan memastikan tiap rapat menghasilkan tindak lanjut dan monitoring,” jelas Menkeu.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya