Sanksi Rusia Diperketat, Energi Eropa Terjepit, Macron: Mencemaskan Banyak Keluarga

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Eropa memasuki paradoks energi yang semakin sulit. Di satu sisi, Uni Eropa (UE) terus mempertahankan dan memperluas tekanan ekonomi terhadap Rusia karena perang di Ukraina. Di sisi lain, guncangan baru dari Timur Tengah membuat pasokan diesel, bahan bakar pesawat, dan gas semakin ketat sehingga harga yang dibayar masyarakat Eropa melonjak.

Pada 22 September 2026, Dewan Uni Eropa memperpanjang sanksi terhadap lebih dari 3.000 individu dan entitas yang dianggap merusak integritas wilayah, kedaulatan, dan kemerdekaan Ukraina hingga September 2029. Sehari kemudian, laporan baru Transport & Environment memperkirakan lonjakan harga bahan bakar jalan raya sejak perang Iran pecah telah menambah beban Uni Eropa sekitar 53 miliar euro atau rata-rata 270 juta euro per hari.

Di tengah tekanan tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta Komisi Eropa memberikan kelonggaran sementara terhadap sejumlah aturan energi. Macron ingin kilang dapat meningkatkan produksi diesel dan kerosin ketika pasokan global semakin sempit. Reuters melaporkan permintaan itu disampaikan dalam surat kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen tertanggal 18 September.

Macron mengakui dampaknya mulai terasa langsung di rumah tangga.

“Situasinya sangat berat. Ini mencemaskan banyak keluarga dan mengharuskan kami sepenuhnya bergerak,” kata Macron dalam konferensi pers di Istana Élysée.

Sanksi Rusia Tetap Diperluas

Krisis energi tersebut berlangsung ketika UE belum mengurangi tekanan terhadap Moskow. Pada Juli lalu, blok beranggotakan 27 negara itu mengesahkan paket sanksi ke-21 terhadap Rusia. Paket tersebut menyasar pendapatan energi, sistem keuangan, industri militer, perdagangan aset kripto, dan jaringan yang digunakan untuk menghindari sanksi.

Sebanyak 41 kapal tambahan yang dikaitkan dengan apa yang disebut UE sebagai shadow fleet Rusia dikenai pembatasan akses dan layanan. Brussels juga memperluas larangan transaksi terhadap puluhan lembaga keuangan Rusia dan bank dari negara ketiga yang dituduh membantu penghindaran sanksi.

Sebelumnya, pada Juni, Dewan UE juga memperpanjang sanksi ekonomi sektoral terhadap Rusia selama satu tahun hingga 31 Juli 2027. Langkah-langkah tersebut mencakup perdagangan, keuangan, energi dan teknologi penggunaan ganda, termasuk pembatasan terhadap minyak mentah Rusia yang dikirim melalui laut dan sejumlah produk minyak.

Namun, perkembangan terbaru pada 22 September memperlihatkan bahwa kebijakan sanksi tidak sepenuhnya bergerak dalam satu arah. Reuters melaporkan UE sepakat mempertahankan sanksi terhadap sekitar 3.000 individu dan entitas selama tiga tahun, tetapi pada saat yang sama menghapus dua miliarder Rusia, Alisher Usmanov dan Mikhail Fridman, dari daftar sebagai bagian dari kompromi internal.

Dengan demikian, istilah “sanksi diperketat” lebih tepat digunakan untuk menggambarkan arah kebijakan UE secara keseluruhan sepanjang 2026, terutama paket ke-21 dan pembatasan sektor energi, bukan berarti setiap keputusan terbaru selalu menambah pembatasan terhadap setiap individu.

Ketergantungan Rusia Turun Tajam

Strategi tersebut telah mengubah peta energi Eropa. Menurut data resmi Dewan UE, porsi Rusia dalam impor gas Uni Eropa turun dari sekitar 45 persen pada 2021 menjadi 13 persen pada 2025. Pangsa minyak Rusia turun lebih tajam, dari sekitar 27 persen menjadi di bawah 3 persen. Impor batu bara Rusia yang sebelumnya mencapai sekitar separuh kebutuhan UE bahkan telah jatuh menjadi nol.

Brussels ingin proses tersebut berlanjut. Kerangka REPowerEU diarahkan untuk menghapus ketergantungan yang tersisa terhadap energi Rusia dan memperluas sumber pasokan alternatif.

Tetapi keberhasilan mengurangi pasokan Rusia menciptakan tantangan lain. Eropa menjadi semakin sensitif terhadap gangguan dari pemasok dan jalur energi lainnya. Di sinilah perang di Timur Tengah mengubah perhitungan.

Hormuz Mengubah Persamaan

Macron sendiri tidak menyebut sanksi Rusia sebagai penyebab langsung lonjakan harga bahan bakar Prancis saat ini. Dalam penjelasan resminya, ia justru menempatkan perang di Timur Tengah dan terganggunya Selat Hormuz sebagai faktor utama.

“Perang di Timur Tengah mempunyai konsekuensi langsung bagi warga Prancis, terutama melalui kenaikan harga energi,” demikian pernyataan resmi Élysée.

Macron mengatakan arus melalui Hormuz masih sangat terganggu. Jalur alternatif melalui Arab Saudi juga menghadapi tekanan setelah serangan terhadap infrastruktur energi di kawasan. Kondisi itu mempersempit pilihan Eropa untuk menggantikan pasokan yang hilang.

Pasar diesel bahkan menghadapi tekanan global yang lebih luas. Reuters melaporkan harga diesel dunia mencapai rekor karena perang di Iran dan Ukraina mengganggu pasokan dari sejumlah produsen besar. Ekspor diesel Timur Tengah merosot tajam, sementara kilang di berbagai negara sudah beroperasi mendekati kapasitas maksimal.

Rusia sendiri, yang sebelumnya merupakan salah satu eksportir diesel penting dunia, membatasi ekspor setelah serangan Ukraina terhadap kilang-kilangnya mempersempit pasokan domestik. Artinya, berkurangnya ketersediaan produk Rusia saat ini bukan hanya akibat sanksi Barat, tetapi juga dampak langsung perang terhadap fasilitas produksi Rusia.

Inilah yang membuat persoalannya lebih kompleks daripada sekadar kesimpulan bahwa sanksi terhadap Rusia “berbalik menghantam Eropa”.