Rusia Tangkap Jurnalis Jepang yang Dituduh sebagai Mata-mata

Jakarta, CNN Indonesia --

Rusia menangkap seorang jurnalis Jepang di Pulau Sakhalin, wilayah timur jauh Rusia, atas tuduhan melakukan spionase.

Penangkapan ini menambah ketegangan hubungan Moskow dan Tokyo yang memburuk akibat dukungan Jepang terhadap Ukraina dan sengketa wilayah Kepulauan Kuril.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengidentifikasi jurnalis tersebut sebagai Yuki Imai, reporter surat kabar Hokkaido Shimbun yang bertugas di biro Yuzhno-Sakhalinsk, Sakhalin.

Zakharova mengatakan Imai dituduh "melakukan kegiatan spionase di wilayah Rusia".

Kantor berita Rusia, TASS, melaporkan Imai ditangkap ketika bersiap kembali ke Jepang karena diduga mengumpulkan informasi mengenai kemampuan pertahanan Rusia.

Badan keamanan Rusia (FSB) mengklaim Imai bermaksud menyerahkan informasi tersebut kepada badan intelijen Jepang.

[Gambas:Video CNN]

FSB merilis video yang memperlihatkan sejumlah petugas bertopeng menyerbu sebuah kamar hotel, menjatuhkan seorang pria ke lantai, lalu memborgolnya. Pria tersebut kemudian diterbangkan ke Moskow untuk menjalani proses hukum.

Pengadilan di Moskow memerintahkan penahanan Imai sebelum persidangan. Namun, pengadilan tidak mengungkapkan kapan penangkapan dan sidang tersebut berlangsung.

Menurut laporan media Rusia, Imai akan tetap ditahan hingga 12 Desember. Jika terbukti bersalah atas tuduhan spionase, ia terancam hukuman hingga 20 tahun penjara.

Kementerian Luar Negeri Jepang mendesak Rusia memberikan perlakuan yang adil kepada jurnalis tersebut.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan Kedutaan Besar Jepang di Moskow dan Konsulat Jenderal Jepang di Yuzhno-Sakhalinsk telah meminta pihak berwenang Rusia segera memberikan informasi mengenai kasus tersebut.

Kedua perwakilan diplomatik itu juga meminta agar Rusia memperhatikan aspek kemanusiaan serta menjamin perlakuan yang adil dan tidak memihak terhadap Imai, menurut pejabat tersebut kepada Agence France-Presse.

Sementara itu, Surat kabar Hokkaido Shimbun menyatakan telah mengetahui pengumuman dari otoritas Rusia, tetapi masih berupaya mengonfirmasi detail penangkapan tersebut.

"Menjamin keselamatan jurnalis adalah prioritas utama kami, dan kami menanggapi hal tersebut sesuai dengan prioritas," demikian pernyataan surat kabar tersebut.

Zakharova menyayangkan dugaan upaya Tokyo memanfaatkan korespondennya di Rusia untuk mengumpulkan informasi yang dapat mengancam keamanan negara. Ia juga menyebut kasus tersebut bukan kejadian yang terisolasi.

"Upaya Tokyo untuk menggunakan korespondennya di Rusia... untuk mengumpulkan informasi yang bertujuan untuk merusak keamanan negara kita sangat disayangkan," kata Zakharova, seperti dilaporkan The Guardian.

"Bukan kasus terisolasi," lanjutnya.

Rusia selama beberapa tahun terakhir telah menangkap sejumlah warga negara dari negara-negara yang dianggapnya "tidak bersahabat". Moskow menuduh sebagian dari mereka bekerja untuk badan intelijen negara-negara Barat.

Pada 2023, Rusia juga menangkap jurnalis Amerika Serikat (AS), Evan Gershkovich, atas tuduhan spionase. Pengadilan Rusia kemudian menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara kepadanya sebelum ia dibebaskan melalui pertukaran tahanan pada 2024.

Hubungan Rusia dan Jepang memburuk setelah Tokyo bergabung dengan negara-negara Barat menjatuhkan sanksi terhadap Moskow akibat perang di Ukraina.

Jepang juga terus mendukung Kyiv di tengah konflik yang berlangsung sejak invasi Rusia pada Februari 2022.

Selain persoalan Ukraina, kedua negara terlibat sengketa berkepanjangan mengenai kedaulatan Kepulauan Kuril, yang dikenal di Jepang sebagai Wilayah Utara.

Jepang mengklaim empat pulau di dekat Hokkaido, dengan pulau terdekat berjarak kurang dari empat kilometer dari wilayah Jepang.

Rusia menguasai Kepulauan Kuril sejak akhir Perang Dunia II. Pasukan Soviet merebut pulau-pulau tersebut pada hari-hari terakhir perang, memaksa sekitar 17.000 warga Jepang meninggalkan wilayah itu.

Seiring waktu, warga Rusia kemudian menempati pulau-pulau tersebut dalam jumlah yang hampir sama.

Pada 2022, Rusia membatalkan program yang memungkinkan mantan penduduk Jepang mengunjungi makam leluhur mereka di kepulauan tersebut. Keputusan itu diambil sebagai bentuk protes terhadap dukungan Jepang kepada Ukraina.

Ketegangan kembali meningkat setelah Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengunjungi salah satu pulau yang disengketakan pada Agustus. Kunjungan tersebut memicu reaksi di Jepang.

Tokyo menegaskan akan terus memberlakukan sanksi terhadap Rusia dan mendukung Ukraina.

(mge/bac)