RI-Singapura Beda Sikap soal Asap, Kemlu Tegaskan ASEAN Tetap Bersatu

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan perbedaan pandangan antara Indonesia dan Singapura terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan kabut asap tidak akan mengganggu persatuan negara-negara ASEAN.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu RI, Ina Hagniningtyas Krisnamurthi, mengatakan perbedaan kebijakan nasional merupakan hal yang wajar di antara negara anggota ASEAN.

Namun, kondisi tersebut tidak boleh menghentikan diplomasi antarnegara.

"Di dalam diplomasi, saya pernah mengajarkan kepada teman-teman diplomat junior, diplomasi itu kata yang paling mudah diucapkan, tetapi sebetulnya membutuhkan dialog yang tidak berhenti," kata Ina dalam media gathering persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Kemlu RI, Rabu (4/11).

Ina menjelaskan 11 negara anggota ASEAN memiliki kondisi ekonomi yang berbeda. Ada negara yang masih kurang berkembang (less developed), berkembang (developing), hingga memiliki ekonomi yang lebih maju (emerging economy).

"Tetapi, kita tetap saja bertemu. Dan menurut saya, diplomasi itu tidak boleh berhenti meskipun kebijakan nasional masing-masing berbeda-beda," tambah Ina.

[Gambas:Video CNN]

Terkait persoalan karhutla yang berpotensi menjadi isu pencemaran kabut asap lintas batas (transboundary haze pollution), Ina mengingatkan dampak karhutla paling besar dirasakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Karena itu, Indonesia harus segera menghentikan karhutla.

"Pada prinsipnya adalah Menlu Indonesia menegaskan bahwa korban terbesar yang terutama adalah Indonesia. Sehingga tentunya Indonesia harus dan Presiden juga sudah mengerahkan 71.000 itu kan luar biasa. Jadi intinya adalah bahwa Indonesia harus mengupayakan karhutlah ini berhenti dengan segera mungkin karena korbannya yang terbanyak adalah rakyat kita sendiri," kata Ina.

Ina juga menyoroti pentingnya percepatan operasionalisasi ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC), yakni pusat koordinasi ASEAN untuk menangani pencemaran kabut asap lintas batas.

Menurut dia, pusat tersebut membutuhkan ratifikasi dari enam negara anggota ASEAN agar dapat beroperasi. Namun, hingga saat ini, baru Vietnam yang meratifikasi kesepakatan pembentukan pusat tersebut.

Ia mengatakan keberadaan ACC THPC menjadi penting karena pusat koordinasi itu berlokasi di Indonesia.

"Center ini akan menjadi game changer atau pembalik ya, penguat dari kesepakatan yang sudah ASEAN buat dari sejak 2003 dan kemudian upaya yang Indonesia dorong yaitu sistem monitoring yang dibuat di tahun 2013. Sementara 2023 itu kita dorong lagi, Indonesia lagi ya, kita melakukan terus-menerus nih dorongan-dorongan itu. Di 2023 kita menyelesaikan negosiasi mengenai center," kata Ina.

"Center itu harus up and running. Kalau tidak, tidak ada gunanya kita membuat center yang kakinya buntung. Jadi, kita harus segera mengimplementasikan apa yang kita idam-idamkan melalui center itu," kata Ina.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, memastikan hubungan negaranya dengan Indonesia akan tetap terjaga di tengah sorotan persoalan kabut asap akibat karhutla.

Vivian menyampaikan hal tersebut setelah bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Rabu (28/10). Ia mengakui Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan pandangan dalam sejumlah persoalan. Namun, menurut dia, perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar.

(mge/bac)