Respons RI usai Israel Tolak Rencana Perdamaian Gaza Usulan BoP

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Luar Negeri buka suara usai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak peta jalan atau road map implementasi fase kedua gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina.

Juru bicara Kemlu RI Vahd Nabyl mengatakan peta jalan itu merupakan upaya kolektif yang komprehensif dan didukung komunitas internasional.

Peta jalan tersebut, lanjut dia, bertujuan untuk mengakhiri perang, menciptakan stabilitas bagi bangsa Palestina dan negara-negara di kawasan.

"Nah kita menolak adanya setiap penolakan yang dapat menggagalkan upaya kolektif tersebut," kata Nabyl saat konferensi pers di gedung Kemlu, Jakarta, pada Kamis (13/8).

Dia lalu berujar, "Dan kita juga menegaskan supaya kita kembali pada asas kepatuhan dan urgensi implementasi penuh dari comprehensive plan road map tersebut."

Sebelumnya, Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) merilis poin-poin rencana Perdamaian Gaza yang beberapa di antaranya berisi pelucutan senjata Hamas dan faksi di Palestina, transisi pemerintahan di Gaza, hingga penarikan pasukan Israel.

Namun, Netanyahu menolak usulan tersebut. Dia menegaskan pasukan Israel tak akan menarik diri dari Gaza sebelum Hamas benar-benar dilucuti.

Hamas sementara itu menegaskan tak akan mematuhi kesepakatan jika Israel masih melanggar gencatan. Tel Aviv punya riwayat melanggar gencatan, terbaru pasukan Zionis menggempur habis-habisan Gaza pada pekan lalu.

Imbas serangan tersebut 26 warga di Palestina termasuk anak dan perempuan tewas.

Israel dan Hamas juga sebetulnya sudah sepakat gencatan senjata pada Oktober tahun lalu. Namun, sejak diimplementasikan hingga sekarang pasukan Zionis beberapa kali tercatat melanggar gencatan.

Gencatan senjata itu akhirnya tercapai setelah Israel meluncurkan agresi brutal ke Palestina pada Oktober 2023. Imbas operasi ini, lebih dari 73.000 warga tewas, ratusan ribu rumah dan fasilitas sipil hancur, hingga jutaan warga terpaksa menjadi pengungsi.

(isa/bac)