Peran Kultural NU dalam Proses Perdamaian Muslim Bangsamoro di Filipina

Jakarta, NU Online

Muslim Bangsamoro di Filipina baru saja mencatat babak baru dalam perjalanan politiknya. Untuk pertama kalinya, masyarakat di Wilayah Otonom Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) mengikuti Pemilihan Parlemen Bangsamoro (BPE) pada Senin (14/9/2026). Pemilu ini menjadi bagian dari transisi Bangsamoro menuju pemerintahan parlementer setelah konflik dan proses perdamaian yang berlangsung selama puluhan tahun. 

Jika ditarik ke belakang, perjalanan menuju fase politik tersebut juga pernah melibatkan Nahdlatul Ulama (NU), yang mengambil peran kultural dalam membangun komunikasi dengan kelompok Moro Islamic Liberation Front (MILF).

Peneliti Muslim Minoritas di Asia Tenggara Ahmad Suaedy menjelaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) mengambil peran kultural dalam proses perdamaian antara Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan pemerintah Filipina sebelum terbentuknya pemerintahan otonom Bangsamoro.

Pendekatan itu dilakukan melalui penguatan pemahaman Islam dan nasionalisme, bukan melalui mediasi formal dalam perundingan. Menurutnya, peran NU dalam proses Bangsamoro lebih banyak ditempatkan pada ranah sosial keagamaan dan kultural.

NU tidak mengambil posisi sebagai pihak yang berunding secara formal, melainkan mendorong agar aspirasi politik masyarakat Muslim Mindanao diarahkan menuju penyelesaian damai serta dapat berjalan dalam kerangka negara Filipina.

NU, katanya, tidak dapat secara langsung memfasilitasi negosiasi karena hubungan diplomatik dengan pihak luar negeri secara formal merupakan kewenangan pemerintah.

“Karena pendekatan ke luar negeri itu secara formal harus melalui pemerintah. Jadi, NU tidak bisa secara langsung berperan untuk memfasilitasi negosiasi. Harus melalui pemerintah. Jadi NU lebih ke kultural,” kata Suaedy kepada NU Online, Kamis (17/9/2026).

Menurut dia, pendekatan NU kepada MILF antara lain dilakukan melalui pengajaran Islam dan nasionalisme. NU memberikan pemahaman mengenai nasionalisme sembari mengakui aspirasi masyarakat Muslim Mindanao mengenai keadilan.

“Kita NU memberikan pengetahuan kepada mereka tentang nasionalisme,” ujar Suaedy.

Namun, ia menekankan bahwa aspirasi tersebut didorong untuk ditempuh melalui jalur damai, bukan konflik bersenjata. “Meskipun kita punya dukungan juga kalau mereka memiliki aspirasi tentang keadilan. Tapi jalan keluarnya bukan ideologis dan perang,” kata dia.

Suaedy menjelaskan hubungan NU dengan MILF berlangsung secara setara, tetapi bukan dalam kapasitas hubungan antarnegara. Salah satu tujuan pendekatan tersebut adalah mendorong MILF menerima masyarakat Muslim Mindanao sebagai bagian dari Filipina, sekaligus mendorong pemerintah Filipina memperlakukan wilayah tersebut secara adil.

“Hubungan kita dengan MILF itu adalah hubungan setara, tapi tidak formal negara,” ujarnya.

Setelah kesepakatan perdamaian tercapai, NU, kata Suaedy, ikut mendukung proses tersebut dan mendorong agar berbagai kesepakatan yang telah disepakati dapat dijalankan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kewenangan Bangsamoro dalam menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam.

“Dengan penandatanganan perdamaian itu, kita ikut mendukung penandatanganan itu, kesepakatan itu. Dan mendorong agar perjanjian-perjanjian yang disepakati itu terus berjalan dengan baik,” kata Suaedy.

Ia membandingkan penerapan syariat Islam di Bangsamoro dengan pengalaman Aceh di Indonesia. Menurut dia, NU turut memberikan masukan mengenai batas dan bentuk penerapan hukum Islam dalam masyarakat.

“Seberapa jauh syariat Islam diterapkan juga itu kita memberikan masukan,” ujar dia.

Masukan tersebut, antara lain, menyangkut posisi perempuan dan penerapan bentuk-bentuk hukuman dalam hukum Islam. Suaedy mengatakan pendekatan NU diarahkan agar penerapan syariat berjalan seiring dengan proses modernisasi.

“Misalnya bagaimana perempuan, misalnya bagaimana hukuman seperti potong tangan dan lain sebagainya. Jadi, kita ikut mendorong agar terjadi modernisasi,” katanya.