OJK: BIK 2026 jadi momentum perluasan akses layanan keuangan

8 jam yang lalu 4

Kalau kita banyak mengakses, tentunya sudah menggunakan produknya

Purwokerto (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto menjadikan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 sebagai momentum untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan sekaligus meningkatkan literasi agar pemanfaatannya mendukung kesejahteraan.

Kepala Kantor OJK Purwokerto Dinavia Tri Riandari di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu siang, mengatakan perluasan akses keuangan perlu diimbangi pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan risiko produk jasa keuangan agar dapat digunakan sesuai kebutuhan.

“Kalau kita banyak mengakses, tentunya sudah menggunakan produknya. Berarti kalau menggunakan produk layanan, baik dari sisi menabung maupun mencari modal pembiayaan, itu harus diikuti literasinya, pemahamannya,” katanya saat ditemui setelah seremoni puncak BIK 2026 dan Financial Expo (FinExpo).

Dia mencontohkan masyarakat yang memiliki hasil usaha perlu memahami risiko investasi sebelum menempatkan dananya.

Demikian pula masyarakat yang membutuhkan modal atau pinjaman harus mampu membedakan layanan pembiayaan legal dan ilegal.

“Jangan sampai nanti sudah punya uang hasil usahanya, ditawari (investasi) tetapi tidak tahu, ternyata investasi bodong. Ataupun butuh uang, ternyata aksesnya pinjaman online ilegal. Hal-hal seperti itu yang harus kita antisipasi dan terus kita tingkatkan literasinya,” katanya.

Dalam rangkaian BIK 2026, pihaknya melibatkan 29 lembaga jasa keuangan (LJK) melalui 64 kegiatan edukasi yang diikuti 7.898 peserta.

Kegiatan tersebut menghasilkan pembukaan 4.513 rekening baru, penerbitan 22 polis asuransi, penyaluran pembiayaan kepada 1.298 debitur, serta pembiayaan emas sebanyak 915 gram.

Selain itu, Duta Literasi dan Inklusi Jasa Keuangan (Sobat Lik Jaka) melaksanakan 177 kegiatan edukasi selama Juli hingga Oktober 2026 dengan sasaran 15.471 orang dari kalangan mahasiswa, pelaku usaha jasa keuangan, dan kelompok masyarakat prioritas.

Dia mengatakan upaya peningkatan literasi keuangan juga menyasar pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar mereka semakin memahami pilihan produk keuangan untuk mendukung kegiatan usaha.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.

Menurut dia, capaian inklusi yang relatif tinggi tersebut perlu diimbangi peningkatan literasi sehingga masyarakat tidak hanya memiliki akses, juga mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak.

“Kami berharap kegiatan BIK dapat memperluas pemanfaatan layanan keuangan formal sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat dari risiko penipuan dan praktik keuangan ilegal,” kata Dinavia.

Sementara itu, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti mengatakan kegiatan BIK membantu masyarakat mengenali berbagai modus penipuan keuangan melalui sosialisasi dan edukasi yang diberikan.

“Dengan adanya sosialisasi seperti ini, warga masyarakat jadi tahu apa itu transaksi-transaksi bodong. Sekarang banyak sekali penipuan, sehingga harapan saya warga masyarakat lebih tahu dan lebih mengenal, jangan sampai tertipu dengan hal atau janji-janji yang tidak pasti,” katanya.

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Banyumas mendukung kegiatan yang diselenggarakan OJK melalui koordinasi dan dukungan terhadap berbagai program edukasi keuangan.

Menurut dia, sinergi pemerintah daerah dan OJK diperlukan untuk memperluas jangkauan sosialisasi sehingga masyarakat semakin waspada terhadap tawaran investasi maupun transaksi keuangan yang berpotensi merugikan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya