Netanyahu vs Jaksa Agung Israel Ribut soal Tuduhan Partai Arab Curang

Jakarta, CNN Indonesia --

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Jaksa Agung Gali Baharav Miara terlibat perselisihan menyusul dugaan kecurangan dalam pemilu Israel.

Dugaan kecurangan pemilu itu terutama soal tuduhan Netanyahu terhadap partai-partai Arab yang dicapnya "memanipulasi" suara jelang pengumuman resmi hasil pemilu Israel hari ini, Rabu (4/11).

Sementara itu, Miara menuntut dinas intelijen Israel menyerahkan perkembangan penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan partai-partai Arab. 

"Jika Shin Bet atau otoritas lain memiliki bukti yang dapat membenarkan pembukaan penyelidikan, mereka dipersilakan untuk menunjukkannya," kata Miara pada Selasa (3/12), dikutip AFP.

Kepala Shin Bet, David Zini, sekaligus rekan dekat Netanyahu, sebelumnya meminta untuk menginterogasi para pemimpin partai-partai Arab sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu.

"Siapa pun yang perlu diinterogasi akan diinterogasi, tetapi tidak seorang pun akan diselidiki tanpa dasar bukti," tambah Miara.

Dia lantas menuduh Shin Bet gagal meneruskan materi dari penyelidikan kepada tim investigasi khusus di bawah pengawasannya.

[Gambas:Video CNN]

Menanggapi respons semacam itu, partai Netanyahu, Likud, balik menuduh jaksa itu yang dianggap "menghalangi" dan "menutupi kasus" serius manipulasi proses pemilu oleh antek-antek asing.

Sejak pemilihan rampung, Netanyahu dan Likud kerap menyebut ada intervensi asing dalam Pemilu Israel. Mereka menuduh Turki hingga Qatar mendanai partai-partai Arab yang memang meraih rekor suara terbanyak sejak masuk di parlemen Israel Knesset.

Likud juga meminta komite pemilihan pusat menunda untuk menyerahkan hasil pemilu ke presiden. Namun, KPU Israel menegaskan penyerahan angka resmi akan dilakukan sesuai jadwal.

Tuduhan itu muncul usai hasil hitung cepat menunjukkan blok Netanyahu hanya meraih 53 kursi dan blok opisisi pimpinan Gadi Eisenkot meraih 48 kursi. Sementara itu, partai-partai Arab mengantongi total 20 kursi.

Dengan hasil hitung cepat ini, kubu Netanyahu tidak bisa membentuk pemerintahan meski meraup suara terbanyak karena tidak mencapai ambang batas mayoritas suara.

Blok Netanyahu dan Eisenkot masih harus melobi partai lain untuk bergabung demi mencapai mayoritas 61 kursi dan membentuk pemerintahan. Dengan menggandeng partai Arab, masalah ini bisa selesai, tapi tak semudah itu.

Partai Arab dan Netanyahu berlawanan arah secara prinsip dan ideologi. Sementara itu, Eseinkot yang berpotensi membentuk pemerintahan membuka pintu bagi siapa saja yang ingin bergabung selama mereka bersedia memenuhi syarat.

Syarat itu di antaranya mengakui Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter; berkomitmen terhadap nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan Israel mencakup wajib militer, dinas nasional bagi seluruh warga; dan mengakui Hamas sebagai organisasi teroris.

Syarat pertama disebut-sebut sulit bagi partai Joint List karena mengakui Israel sebagai negara Yahudi bertentangan dengan prinsip perjuangan kemerdekaan Palestina. Lalu, bagi Ra'am dan Joint List wamil dan dinas nasional adalah hal yang mustahil diterima karena alasan solidaritas sesama warga Palestina.

Terpisah, partai Joint List sudah menyatakan sikap dengan berasa di luar koalisi tetap tetap mendukung penggulingan Netanyahu dari kursi PM.

(isa/rds)