Netanyahu Kehilangan Mayoritas, Pembentukan Pemerintahan Israel Buntu

TEL AVIV – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kehilangan mayoritas koalisinya di parlemen setelah pemilu legislative yang digelar pada 27 Oktober 2026. Namun, partai partai oposisi juga belum berhasil memperoleh cukup kursi untuk membentuk pemerintahan baru.

Hasil pemilu tersebut membuat Israel menghadapi kebutuhan politik. Tidak ada satupun kelompok partai yang berhasil mengamankan mayoritas 61 kursi dari total 120 kursi di parlemen Israel atau Knesset.

Dilansir dari Al Jazeera, Ahad (1/11/2026), koalisi pendukung Netanyahu memperoleh 53 kursi. Partai Likud yang dipimpinnya meraih 27 kursi, disusul United Torah Judaism dan Otzma Yehudit masing masing tujuh kursi. Sementara itu, Shas dan Religious Zionism masing masing memperoleh enam kursi.

Adapun kelompok partai Yahudi yang menentang Netanyahu mengantongi 48 kursi. Kelompok tersebut terdiri atas Yashar dengan 21 kursi, B’Yachad sebanyak 12 kursi, The Democrats delapan kursi, serta Yisrael Beytenu tujuh kursi. Sementara itu, partai partai yang dipimpin warga Arab memperoleh total 19 kursi. Joint List meraih 11 kursi dan Ra’am mendapatkan 8 kursi.

Kondisi tersebut membuat pembentukan pemerintahan baru bergantung pada negosiasi antarpartai. Sejumlah opsi mulai dipertimbangkan, mulai dari pembentukan pemerintahan persatuan hingga pemerintahan minoritas yang mengandalkan dukungan partai lain di luar koalisi.

Presiden Israel Isaac Herzog dijadwalkan menerima hasil resmi pemilu paling lambat 4 November. Selanjutnya, anggota Knesset yang baru akan dilantik pada 10 November. Herzog kemudian harus menunjuk salah satu anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan paling lambat 11 November. Kandidat yang ditunjuk memiliki waktu 28 hari untu Menyusun koalisi, dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari.

Sejauh ini, Herzog belu mengumumkan siapa kandidat pertama yang akan diberi mandat. Dua nama yang diperkirakan berpeluang Adalah Netanyahu dan mantan Kepala Staf Militer Israel Gadi Eisenkot, yang memimpin Partai Yashar.

Esenkot dinilai memiliki peluang karena sejumlah partai yang dipimpin warga Arab disebut mempertimbangkan untuk mendukung guna mengakhiri pemerintahan Netanyahu. Meski demikian, kerja sama tersebut masih menghadapi hambatan karena Eisenkot dan sejumlah pemimpin oposisi sebelumnya menolak berkoalisi dengan partai parta pimpinan Arab.

Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak menilai kubu oposisi masih dapat mengubah sikapnya. Dia berpendapat Netanyahu kemungkinan juga akan mencari dukungan dari partai partai tersebut apabila menghadapi situasi serupa.

Pemimpin Ra’am, Mansour Abbas, juga telah memberi sinyal kesediaan untuk bekerja sama dengan kubu oposisi. Sementara itu, Yousef Jabareen dari Joint List menyatakan partainya siap mendukung dari luar pemerintahan, termasuk membantu meloloskan mosi kepercayaan di Knesset.

Apabila kandidat pertama gagal membentuk pemerintahan dalam waktu 42 hari, Herzog dapat memberikan kesempatan kepada anggota parlemen lain untuk mencoba membentuk pemerintahan dalam waktu 28 hari. Jika upaya tersebut kembal gagal, mayoritas anggota Knesset dapat  mengajukan kandidat ketiga yang diberi waktu 14 hari.

Jika seluruh upaya tersebut tidak berhasil, Knesset dapat dibubarkan dan Israel harus kembali menggelar pemilu. Pemungutan suara berikutnya harus dijadwalkan dalam waktu 90 hari.

Di tengah ketidakpastian tersebut, Netanyahu masih tetap menjabat sebagai perdana Menteri sementara hingga pemerintah baru terbentuk. Dengan demikian, dia berpeluang tetap memimpin Israel selama beberapa bulan ke depan, meskipun belum tentu menjadi bagian dari koalisi pemerintahan berikutnya.

sumber : Mg-167