Menlu Cho Hyun: Korut Tolak Berdialog dan Berdamai dengan Korsel

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemerintah Korea Selatan (Korsel) akan menghabiskan musim gugur untuk mencari cara berdialog dengan Korea Utara (Korut), kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Korsel Cho Hyun di Seoul pada Rabu (5/8/2026). Hal itu merespons Presiden Lee Jae Myung yang mengatakan kepada para pejabat yang menjalankan kebijakan tersebut, upaya perdamaian akan terasa seperti berteriak dan tidak mendengar gema.

Ditanya apakah kedua pemerintah mungkin bertemu langsung di Majelis Umum PBB, New York, Amerika Serikat (AS) pada September 2026, Cho mengatakan, peluangnya masih belum pasti. Dia malah meyakini, perilaku Korut menunjukkan satu arah.

"Dilihat dari sikap Korea Utara sejauh ini, saya pikir mereka mungkin akan menghindari kesempatan seperti itu," katanya. "Tetapi pemerintah melakukan segala yang bisa dilakukan untuk memecah kebuntuan saat ini, jadi kami tidak akan melewatkan kesempatan seperti Majelis Umum, atau APEC di musim gugur."

Dikutip dari Ajupress, tidak ada saluran resmi yang dibuka antara kedua pemerintah sejak Presiden Lee Jae Myung menjabat pada Juni 2025. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Korsel, dalam laporan tertulis yang diserahkan kepada Presiden Lee pada hari yang sama, mencantumkan penolakan Korut untuk berdialog atau bertukar informasi sebagai hambatan pertama bagi kebijakan Semenanjung Korea.

Laporan tersebut menguraikan upaya yang telah dilakukan Seoul. Sepanjang paruh pertama tahun ini, kementerian bekerja sama dengan negara-negara ketiga dan badan-badan internasional untuk menjangkau Pyongyang, menyebut Singapura, Vietnam, dan Swedia bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kemenlu Korsel juga menekan Beijing mengenai stabilitas Semenanjung Korea pada KTT Januari 2026. Untuk paruh kedua, Kemenlu berencana untuk terus bekerja sama dalam pertemuan multilateral yang benar-benar dihadiri Korut, termasuk forum PBB dan dialog tidak resmi yang menggabungkan pejabat pemerintah dengan akademisi, sambil menarik China dan Rusia ke arah apa yang disebutnya sebagai peran konstruktif.