Menkeu jajaki dukungan JBIC bagi proyek infrastruktur dan energi

3 minggu yang lalu 11
Bagi saya, penerapan pajak karbon bukan sekadar untuk mendapatkan lebih banyak penerimaan. Kebijakan ini bertujuan memberikan insentif agar dunia usaha menerapkan praktik yang lebih ramah karbon

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menjajaki dukungan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) untuk pembangunan proyek infrastruktur dan energi.

Penjajakan itu dilakukan dalam pertemuan bilateral bersama Gubernur JBIC di Bangkok, Thailand.

Menkeu Suahasil dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, mengungkapkan, pembahasan dukungan itu juga termasuk pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) di Legok Nangka, Jawa Barat.

Menkeu juga mendorong penjajakan potensi kerja sama JBIC dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), baik untuk proyek baru maupun proyek yang telah berjalan.

Dalam konteks ketahanan energi, kedua pihak juga membahas peluang kerja sama untuk memperkuat pasokan energi dan mendukung pengembangan proyek yang sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia.

Menkeu menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat dan mendorong pengembangan pasar karbon sebagai bagian dari transisi menuju ekonomi rendah emisi.

Dalam pembahasan mengenai pajak karbon, Menkeu menekankan bahwa instrumen tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga diarahkan untuk mendorong perubahan perilaku dunia usaha menuju praktik yang lebih ramah lingkungan.

“Bagi saya, penerapan pajak karbon bukan sekadar untuk mendapatkan lebih banyak penerimaan. Kebijakan ini bertujuan memberikan insentif agar dunia usaha menerapkan praktik yang lebih ramah karbon,” ujar Menkeu.

Selain dengan JBIC, Suahasil juga melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan Thailand, Singapura, Bank Dunia, dan International Finance Corporation (IFC).

Dalam pertemuan dengan Bank Dunia, Menkeu membahas tantangan menjaga kredibilitas fiskal di tengah kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pembahasan menyoroti keseimbangan antara target pertumbuhan, keterbatasan sumber daya, dan efektivitas belanja pemerintah.

Bank Dunia menyampaikan kesiapan mendukung prioritas pembangunan Indonesia, termasuk pengembangan UMKM melalui strategi yang berfokus pada pembiayaan digital dan inisiatif Agricollect di sektor pertanian.

Bank Dunia juga menyampaikan keterlibatannya dalam program kesehatan di Indonesia.

Bersama IFC, Menkeu menjajaki penguatan ekspor serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sementara dalam pertemuan dengan Indranee Rajah, Menteri Kedua Keuangan Singapura, Suahasil bertukar pandangan mengenai prospek ekonomi kawasan dan peluang memperkuat kerja sama keuangan di ASEAN.

Pembahasan mencakup pengembangan pasar karbon, pemanfaatan blended finance atau pembiayaan campuran untuk mendukung solusi berbasis alam, serta penguatan konektivitas infrastruktur dan energi, termasuk melalui ASEAN Power Grid.

Kedua pihak juga membahas peluang berbagi pengalaman dalam pemanfaatan kecerdasan buatan dan digitalisasi.

Kerja sama regional tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas, memperluas peluang usaha, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Baca juga: Menkeu jadikan kredibilitas fiskal modal tarik minat investasi ke RI

Baca juga: RI dorong mobilisasi modal swasta untuk pembangunan multilateral

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya