Menkeu: Eskalasi konflik Timteng dorong imbal hasil SBN ke 7,14 persen

2 jam yang lalu 3

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan eskalasi konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 31 bps (quarter to quarter/qtq) menjadi 7,14 persen pada akhir triwulan II 2026.

Eskalasi konflik tersebut mendorong kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan kekhawatiran terhadap tekanan inflasi global ke depan, sehingga memicu aksi risk-off investor di pasar SBN.

“Kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang meningkat,” kata Purbaya dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK di Jakarta, Senin.

Purbaya menambahkan bahwa kenaikan yield tenor 10 tahun per 30 Juli 2026 juga dialami oleh beberapa negara berkembang lainnya sejak awal tahun (year to date/ytd), di antaranya Turki dengan kenaikan sebesar 524 bps, Filipina naik sebesar 148 bps, Brazil naik sebesar 106 bps, Korea Selatan naik sebesar 92 bps, Polandia naik sebesar 59 bps, serta Afrika Selatan naik sebesar 55 bps.

Adapun investor nonresiden atau asing masih mencatatkan net buy di pasar SBN Rp32,09 triliun selama triwulan II 2026, atau net buy Rp6,99 triliun selama tahun 2026.

Per 30 Juli 2026, investor nonresiden mencatatkan net buy sebesar Rp6,36 triliun secara bulan berjalan (month to date/mtd) atau Rp13,35 triliun sejak awal tahun (ytd), dengan yield SBN tenor 10 tahun naik 15 bps secara bulan berjalan (mtd) atau 122 bps sejak awal tahun (ytd) ke level 7,29 persen

Perkembangan tersebut terjadi di tengah berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pascagencatan senjata dan kenaikan harga minyak mentah dunia.

Di sisi lain, Purbaya menyatakan bahwa pembiayaan anggaran mendukung pengelolaan APBN yang kredibel dan akuntabel.

Hingga triwulan II 2026, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp452,0 triliun atau tumbuh 59,4 persen (yoy).

Realisasi ini didukung oleh pengelolaan pembiayaan utang secara prudent dan terukur, serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, dan dinamika pasar keuangan.

Sementara itu, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun hingga akhir triwulan II 2026 atau tumbuh kuat sebesar 21,4 persen (yoy).

Sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp1.656,0 triliun hingga akhir triwulan II 2026 atau tumbuh 17,8 persen (yoy), di mana realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp1.298,6 triliun, atau tumbuh 29,4 persen (yoy).

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya