Kepala BKN: ASN Jangan Terjebak Administrasi, Kinerja Harus Berdampak ke Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menekankan pentingnya efisiensi aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan produktivitas. Pelayanan publik, menurut dia, harus memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

“Tujuan akhir dari keberhasilan tata kelola negara adalah ketika rakyatnya merasa bahagia. Untuk itu, seluruh elemen ASN harus fokus pada produktivitas dan efisiensi agar visi-misi daerah dapat tercapai secara optimal,” kata Zudan saat pembinaan pejabat struktural Kabupaten Banyumas di Pendopo Sipanji Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Senin (5/10/2026).

Zudan mengatakan efisiensi tidak semata-mata berarti memangkas anggaran. Efisiensi harus dilihat dari kemampuan pemerintah menghasilkan manfaat sebesar-besarnya melalui sumber daya yang tersedia.

Menurut dia, pengukuran efisiensi dan produktivitas kinerja ASN dapat dilakukan melalui sejumlah pendekatan. Salah satunya dengan melihat rasio antara biaya yang dikeluarkan pemerintah dan keluaran atau output yang dihasilkan.

“Setiap anggaran belanja yang dikeluarkan pemerintah harus mampu menghasilkan nilai manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat,” kata Zudan.

Pendekatan tersebut membuat keberhasilan sebuah program tidak cukup hanya diukur berdasarkan penyerapan anggaran. Pemerintah daerah juga perlu melihat apakah belanja yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan perubahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zudan mengatakan pengukuran produktivitas juga perlu dilakukan berbasis organisasi perangkat daerah (OPD). Tingkat produktivitas dan indeks kinerja masing-masing perangkat daerah harus dapat dilihat secara terukur.

Dengan pola tersebut, setiap OPD diharapkan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Perangkat daerah tidak sekadar menjalankan program, tetapi juga perlu menunjukkan hubungan antara anggaran, kinerja organisasi, dan manfaat yang diterima masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Zudan juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas kinerja ASN. Setiap kenaikan anggaran maupun biaya operasional harus diikuti peningkatan indeks produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Prinsip tersebut sekaligus menempatkan ASN sebagai bagian penting dalam memastikan efektivitas belanja pemerintah. Produktivitas birokrasi pada akhirnya tidak hanya dinilai dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari dampak yang dihasilkan.

Zudan mengimbau seluruh ASN dan OPD bergerak bersama dan menyatukan pandangan. Setiap program dan kegiatan pemerintah harus diarahkan untuk memberikan hasil yang terukur bagi masyarakat.

“Seluruh jajaran ASN dan OPD diimbau untuk bergerak bersama dan menyatukan pandangan demi mewujudkan daerah yang adil, makmur, dan sejahtera,” katanya.

Administrasi Jangan Perpanjang Birokrasi

Terkait aspek administrasi dalam tata kelola kepegawaian, Zudan mengatakan administrasi tetap penting sebagai pijakan akuntabilitas. Administrasi juga diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan memenuhi ketentuan hukum dalam pemeriksaan internal maupun eksternal.

Namun, ia mengingatkan administrasi tidak boleh berubah menjadi beban yang justru memperlambat pelayanan. Prosedur birokrasi perlu dirancang agar tetap akuntabel tanpa menciptakan tahapan yang tidak memberikan nilai tambah.

“Administrasi kepegawaian memang sangat penting sebagai pijakan akuntabilitas dan kepatuhan hukum, baik dalam pemeriksaan internal maupun eksternal. Namun, administrasi tidak boleh dijadikan alasan untuk memperpanjang jalur prosedur yang rumit,” katanya.

Menurut Zudan, reformasi administrasi pada akhirnya harus bermuara pada pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan murah. Masyarakat harus menjadi pihak yang paling merasakan hasil dari pembenahan tata kelola pemerintahan.

Pesan tersebut menunjukkan perubahan orientasi birokrasi dari sekadar kepatuhan prosedural menuju pelayanan berbasis hasil. Administrasi tetap diperlukan, tetapi prosedur seharusnya menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan dan bukan tujuan akhir birokrasi.

sumber : Antara