Kata-kata RI Jawab Tuduhan Kepulauan Solomon-Vanuatu soal Papua di PBB

Jakarta, CNN Indonesia --

Indonesia menanggapi tuduhan Kepulauan Solomon dan Vanuatu mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81, delegasi Indonesia menyatakan bahwa setiap dugaan pelanggaran HAM yang kredibel ditanggapi secara serius melalui lembaga nasional dan mekanisme hukum, termasuk Komnas HAM yang independen.

"Lembaga nasional dan mekanisme hukum kami, termasuk Komnas HAM, terus bekerja guna mengatasi dugaan-dugaan tersebut," demikian pernyataan Indonesia dalam hak jawabnya di PBB.

Indonesia melanjutkan rekam jejak RI sebagai anggota Dewan HAM PBB serta peran RI sebagai presiden saat ini dewan tersebut telah mencerminkan keterlibatan aktif Indonesia atas isu-isu HAM, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Indonesia juga menekankan bahwa masalah HAM di Papua harus digambarkan secara utuh. RI menggarisbawahi kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata terhadap warga sipil, guru, tenaga kesehatan, serta aparatur pemerintah.

"Serangan terhadap warga sipil bukanlah bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warganya, dengan tetap memastikan setiap langkah penegakan hukum tunduk pada hukum nasional dan kewajiban internasional di bidang hak asasi manusia," tegas delegasi Indonesia.

Indonesia juga menyatakan bahwa pengaturan kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM perlu disepakati antara negara tuan rumah dan Kantor Komisaris Tinggi, sebagaimana berlaku bagi seluruh negara anggota, dan tidak diatur oleh negara lain atau organisasi regional lain.

Sebelumnya, sejumlah negara Pasifik termasuk Kepulauan Solomon dan Vanuatu menyampaikan keprihatinan atas wilayah barat Papua, Indonesia.

Mereka menyebut ada laporan dugaan pelanggaran HAM di wilayah tersebut yang hingga kini tak kunjung diatasi.

[Gambas:Youtube]

"Laporan mengenai pelanggaran HAM di Papua Barat telah berlangsung terlalu lama. Mereka harus diverifikasi secara independen, bukan dibiarkan menjadi bahan perdebatan," kata Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale.

Wale pun menggaungkan kembali seruan para pemimpin negara Pasifik agar pemerintah Indonesia segera memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM ke Papua Barat.

"Kunjungan seperti itu adalah tindakan kepercayaan antar teman dan penegasan bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan dan tidak ada yang perlu ditakutkan," kata Wale.

(blq/rds)