WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pemerintahannya akan menghentikan pemberian bantuan tahunan senilai sekitar 4 miliar dolar AS (Rp 64 triliun) kepada Israel mulai akhir 2026. Keputusan tersebut, menurut Trump, telah disepakati bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beberapa bulan lalu.
Pernyataan itu disampaikan Trump dalam wawancara dengan program Fox & Friends di Fox News, Selasa (3/11/2026). Dia mengklaim Israel sudah tidak lagi membutuhkan bantuan keuangan dari Washington karena kondisi ekonominya dinilai cukup kuat.
"Kalau menyangkut pembayaran kepada Israel, Bibi Netanyahu dan saya telah membuat kesepakatan bahwa kami memberikan Israel 4 miliar dolar AS setiap tahun. Beberapa bulan lalu, kami sepakat untuk menghentikannya," kata Trump.
"Kami sudah sepakat bahwa pada akhir tahun ini kami tidak akan lagi membayar Israel. Namun, kami akan membantu Israel jika mereka membutuhkannya," ujarnya.
Trump tidak menjelaskan secara terperinci mekanisme penghentian bantuan tersebut maupun komponen pendanaan yang dimaksud.
Dilansir Reuters, selama ini, AS merupakan salah satu penyokong militer terbesar Israel. Berdasarkan nota kesepahaman (MoU) yang berlaku sejak 2019 hingga 2028, Washington berkomitmen memberikan bantuan militer sebesar 38 miliar dolar AS selama 10 tahun atau sekitar 3,8 miliar dolar AS setiap tahun.
Namun, penghentian bantuan yang diumumkan Trump menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan kesepakatan tersebut. Sebab, MoU itu belum berakhir hingga 2028. Selain itu, pencairan dana bantuan tetap membutuhkan persetujuan anggaran tahunan dari Kongres AS.
Trump juga menyebut Israel kini memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli sendiri persenjataan yang dibutuhkan. Dia bahkan membuka kemungkinan Washington tetap memberikan bantuan apabila Israel menghadapi kebutuhan tertentu.
"Mereka bisa membeli apa pun yang mereka inginkan. Eropa juga bisa. Kami memproduksi senjata terbaik di dunia," kata Trump.
Pernyataan Trump muncul di tengah meningkatnya kritik di dalam negeri AS terhadap dukungan tanpa syarat Washington kepada Israel, terutama sejak perang di Jalur Gaza pecah pada Oktober 2023.
Trump secara terbuka mengakui bantuan keuangan kepada Israel telah menjadi sasaran kritik politik, khususnya dari kelompok Demokrat dan politisi sayap kiri. Dia menyebut bantuan tahunan sebesar 4 miliar dolar AS tersebut dijadikan simbol ketidakadilan oleh para pengkritik Partai Republik.
"Kiri menggunakan pembayaran 4 miliar dolar AS yang diketahui semua orang itu sebagai simbol ketidakadilan. Kami tidak bisa membiarkan hal itu terjadi," ujar Trump.
Dia bahkan secara khusus menyinggung Abdul El-Sayed, kandidat Senat AS dari Michigan yang menentang pemberian bantuan militer tanpa syarat kepada Israel. El-Sayed berpendapat dana pemerintah AS seharusnya lebih mengutamakan kepentingan warga Amerika.
Perubahan sikap publik AS terhadap Israel turut menjadi latar belakang pernyataan tersebut. Jajak pendapat Universitas Quinnipiac pada Juni 2026 menunjukkan 48 persen pemilih AS menilai Washington terlalu mendukung Israel. Angka itu meningkat tajam dibandingkan 16 persen ketika pertanyaan serupa diajukan pada 2017.
Di kalangan pemilih Demokrat, penolakan terhadap besarnya dukungan AS kepada Israel bahkan mencapai 66 persen, dibandingkan 20 persen pada 2017.
Kritik terhadap Israel juga semakin terdengar di kalangan sebagian pendukung Trump sendiri. Sejumlah kelompok dalam gerakan Make America Great Again (MAGA) mempertanyakan keterlibatan AS dalam konflik Timur Tengah dan menuding Israel turut mendorong Washington terlibat dalam perang melawan Iran.
Sementara itu, Netanyahu sebelumnya juga telah mengisyaratkan keinginan mengurangi ketergantungan Israel terhadap bantuan militer AS. Dalam wawancara dengan CBS pada Mei 2026, dia menyatakan berharap Israel bisa melepaskan diri dari ketergantungan bantuan militer Amerika dalam kurun satu dekade.
Dalam surat kepada seorang anggota Kongres AS pada Juni, Netanyahu bahkan menyatakan sudah waktunya Israel beralih dari penerima bantuan menjadi mitra Amerika.
Pernyataan Trump tersebut berpotensi membuka babak baru hubungan pertahanan kedua negara. Meski demikian, belum ada penjelasan resmi mengenai bagaimana penghentian bantuan akan diterapkan, mengingat komitmen bantuan militer yang berlaku saat ini masih memiliki masa berlaku hingga 2028.

33 menit yang lalu
3




English (US) ·
Indonesian (ID) ·