ILO nilai inklusi keuangan perlu diikuti penguatan kesehatan finansial

2 minggu yang lalu 11

Jakarta (ANTARA) - Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menilai perluasan inklusi layanan keuangan perlu diikuti penguatan kesehatan finansial agar masyarakat merasakan kesejahteraan ekonomi secara nyata.

Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste Simrin C. Singh mengatakan inklusi keuangan merupakan fondasi penting, tetapi akses terhadap layanan keuangan saja belum menjamin kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan merencanakan masa depan.

“Inklusi dan kesehatan finansial adalah dua hal yang saling melengkapi. Inklusi keuangan membangun fondasinya, sementara kesehatan finansial memastikan bahwa akses tersebut benar-benar membawa stabilitas dan ketahanan ekonomi,” ujar Simrin dalam Financial Health Pathways Forum di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, penguatan kesehatan finansial perlu menjadi bagian dari upaya mewujudkan pekerjaan layak bagi pekerja, sekaligus mendukung keluarga dan pelaku usaha agar memiliki ketahanan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks ketenagakerjaan, kesehatan finansial tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu mengelola uang, tetapi juga dipengaruhi kualitas pekerjaan, pendapatan yang memadai dan stabil, serta akses terhadap perlindungan sosial.

Maka dari itu, penguatan kesehatan finansial membutuhkan keterlibatan pemerintah, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja untuk mendorong pekerjaan yang layak.

Simrin menuturkan sektor jasa keuangan juga berperan melalui penyediaan layanan tabungan, pembayaran, hingga asuransi yang transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan tersebut dinilai penting, terutama bagi pekerja informal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar pemanfaatan layanan keuangan tak justru menimbulkan beban utang berlebihan.

Di sisi lain, pendidikan keuangan perlu diperkuat untuk membantu masyarakat mengambil keputusan finansial secara lebih terinformasi.

Dalam forum yang diselenggarakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut, pemerintah juga menyoroti rencana transformasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Sekretariat DNKI Ali Murtopo Simbolon mengatakan transformasi tersebut mencerminkan perluasan akses keuangan menuju pendekatan yang lebih komprehensif dengan menempatkan kesejahteraan finansial masyarakat sebagai tujuan.

"Ke depan, kebijakan tidak hanya diarahkan pada perluasan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga pada bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara tepat dan produktif untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Berbagai pembelajaran dan masukan dari forum ini diharapkan dapat memperkaya perumusan prioritas," ujar Ali.

Selain itu, ILO bersama Kemenko Perekonomian dan OJK meluncurkan fase ketiga proyek Promoting Micro and Small Enterprises through Improved Entrepreneurship Access to Financial Services (Promise to Impact).

Manajer Proyek Promise to Impact ILO Djauhari Sitorus mengatakan proyek tersebut merupakan bentuk dukungan berkelanjutan untuk memperkuat kesehatan finansial UMKM, petani, dan peternak dalam berbagai rantai pasok komoditas daerah.

“Fase ketiga proyek Promise to Impact ini merupakan bentuk dukungan berkelanjutan ILO terhadap prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan OJK dalam memperkuat kesehatan finansial UMKM, petani, dan peternak di berbagai rantai pasok daerah. Kami berharap replikasi model ini dapat mempercepat transformasi dari sekadar perluasan akses menuju kesejahteraan ekonomi yang nyata dan merata,” kata Djauhari.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya