BPS: Konsumsi pemerintah pimpin pertumbuhan komponen pengeluaran TW-II

3 jam yang lalu 3

Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi yaitu konsumsi pemerintah, didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa pada triwulan ini

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi pemerintah menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi di antara komponen pengeluaran lainnya, yakni 15,97 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan II 2026.

Komponen ini menyumbang 1,07 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi serta berkontribusi 7,57 persen terhadap PDB pada triwulan II 2026.

“Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi yaitu konsumsi pemerintah, didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa pada triwulan ini,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Untuk diketahui, konsumsi pemerintah pada triwulan II 2025 terkontraksi sebesar 0,33 persen (yoy). Dengan demikian, pertumbuhan pada triwulan II tahun ini menunjukkan adanya perbaikan.

Edy menjelaskan pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan II 2026 turut dipengaruhi oleh low base effect akibat kontraksi pada periode yang sama tahun lalu.

Selain itu, pertumbuhan tersebut juga didorong oleh meningkatnya realisasi belanja pegawai, terutama pembayaran gaji ke-13 ASN untuk ASN, TNI, Polri dan akselerasi pembayaran tunjangan tenaga pendidik non-PNS, serta bertambahnya jumlah ASN.

Edy menambahkan peningkatan belanja barang dan jasa pemerintah juga turut menopang pertumbuhan konsumsi pemerintah.

“Jadi, pada triwulan II ini memang terdapat realisasi pembayaran gaji ke-13. Selain itu, jumlah pegawai negeri juga mengalami peningkatan sehingga nilai belanja pegawai ikut meningkat,” kata dia.

Dari sisi belanja barang, realisasi belanja pemerintah yang disalurkan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada triwulan II 2026 juga meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran MBG hingga Juni 2026 mencapai Rp98,8 triliun secara kumulatif selama triwulan I dan triwulan II 2026. Dari jumlah tersebut, realisasi pada triwulan I mencapai Rp54,1 triliun, sedangkan pada triwulan II sebesar Rp44,7 triliun.

Meski realisasi pada triwulan II 2026 lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026, nilainya melonjak dibandingkan triwulan II 2025 yang baru mencapai Rp2,9 triliun.

Edy memandang peningkatan realisasi belanja pemerintah tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi karena setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah akan mengalir ke dunia usaha dan berputar dalam perekonomian.

“Kalau realisasinya bertambah, tentu realisasi belanja pemerintah ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi semakin besar realisasinya, tentu akan berpengaruh. Karena setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah masuk ke dalam dunia usaha dan itu berputar dan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Edy.

Sebagai catatan, produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) meningkat dari Rp3.396,6 triliun pada triwulan II 2025 menjadi Rp3.576,2 triliun pada triwulan II 2026, sehingga perekonomian Indonesia tumbuh 5,29 persen (yoy).

Dari sisi pengeluaran, selain konsumsi pemerintah, sumber pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga sebesar 2,67 persen, dengan pertumbuhan 5,06 persen (yoy) dan kontribusi terhadap PDB 53,32 persen.

Selanjutnya, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) menyumbang 2,06 persen terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan pertumbuhan 6,87 persen (yoy) dan kontribusi terhadap PDB 29,36 persen.

Konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) tercatat tumbuh 6,93 persen (yoy) dengan kontribusi terhadap PDB 1,35 persen.

Adapun ekspor tumbuh 4,13 persen (yoy) dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 23,13 persen. Sementara impor meningkat 8,82 persen (yoy). Mengingat impor menjadi faktor pengurang dalam penghitungan PDB, net ekspor tercatat memberikan andil negatif sebesar 0,78 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya