BPK sebut LK Kemenlu sudah cukup ungkapkan pencatatan keuangan

Jakarta (ANTARA) - Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana menyatakan Laporan Keuangan (LK) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tahun 2025 sudah cukup mengungkapkan pencatatan keuangannya.

"Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diraih oleh Kementerian Luar Negeri menandakan LK Kementerian Luar Negeri sudah cukup mengungkapkan pencatatan keuangan, sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang terpenting telah memiliki pengendalian internal yang efektif," ucapnya saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Kemenlu Tahun 2025 kepada Menteri Luar Negeri Sugiono, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Kamis.

Dia turut mengapresiasi Kemenlu yang telah menindaklanjuti 84,58 persen rekomendasi BPK atau sebanyak 2.458 rekomendasi dari total 2.906 rekomendasi hingga semester I 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Nyoman menegaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan tak hanya bertujuan menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045

"Visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan," kata dia.

Untuk itu, lanjutnya, penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi kerangka tata kelola yang penting dalam memastikan kebijakan, program, dan investasi pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Anggota I BPK juga menekankan pentingnya transformasi menuju Government 5.0, yaitu paradigma pemerintahan yang berpusat pada manusia, memanfaatkan teknologi digital, serta mengedepankan kolaborasi dan keberlanjutan

"BPK berharap hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, efektif, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045," ujar Nyoman.

Baca juga: Peran BPK di dunia internasional disebut dukung visi Indonesia Emas

Baca juga: BPK periksa laporan keuangan Kemenlu hingga Mei 2025

Baca juga: Menlu: Kiprah BPK di dunia internasional sejalan dengan visi Presiden

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.