BI Sulsel gandeng Koderal VI bawa Rp25 miliar ke pulau 3T

3 minggu yang lalu 14

Lautan yang luas tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat di pulau-pulau terluar Sulsel untuk mendapatkan akses layanan keuangan melalui Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) Sulawesi Selatan 2026

Makassar (ANTARA) - Kantor Pewakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menggandeng Koderal VI membawa Rp25 miliar untuk menjangkau wilayah 3T yang meliputi lima pulau terluar di Sulsel.

"Lautan yang luas tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat di pulau-pulau terluar Sulsel untuk mendapatkan akses layanan keuangan melalui Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) Sulawesi Selatan 2026," kata Kepala Perwakilan BI Sulsel Riski Ernadi Wimanda disela pelepasan Tim ERB Sulsel 2026 di Dermaga Koderal VI di Makassar, Selasa.

Dia mengatakan, ekspedisi tersebut berlangsung pada 13–19 Oktober 2026 dengan menggunakan KRI Marlin-877 dan menyasar lima pulau, yaitu Pulau Badi, Gondong Bali, Liukang Loe, Bahuluang, dan Selayar.

Dengan mengusung tema "Bentang Lautan, Satukan Rupiah, Teguhkan Kedaulatan Negeri", lanjut Riski, misi ini bukan sekadar mendistribusikan uang, melainkan menghadirkan negara hingga ke perbatasan terluar.

Pelepasan tim ekspedisi dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi yang memberikan apresiasi kepada pihak Bi Sulsel dan Koderal VI. Ia menilai sinergi dua lembaga ini akan membantu masyarakat pesisir untuk mengakses uang rupiah yang layak edar dan pakai.

Sementara itu Komandan Kodaeral VI Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan pihaknya mengerahkan sekitar 45 personel untuk mengawal program ERB 2026.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan ketersediaan rupiah di seluruh wilayah Indonesia adalah amanat UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Ekspedisi ini juga ingin memastikan masyarakat kepulauan tak tertinggal dalam akses uang layak edar, sekaligus memberi edukasi mengenali keaslian dan merawat Rupiah.

Pentingnya ERB itu, karena mengingat kondisi geografis dan diharapkan tidak boleh menjadi penghambat pembangunan yang inklusif. Masyarakat kepulauan juga berhak mendapat akses layanan yang setara dengan masyarakat di dataran.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya