Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan bahwa persoalan iklim tak boleh mengganggu stabilitas nasional.
“(Dalam) rapat terbatas, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa persoalan iklim tidak boleh mengganggu stabilitas nasional. Namun, tanpa intervensi yang terkoordinasi, anomali iklim berpotensi menghambat pencapaian strategis kita,” ujar Rachmat Pambudy dalam agenda Dialog Nasional “Memperkuat Respons Lintas Sektor Dalam Menghadapi Dampak El Nino Kuat”, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa.
Dalam konteks ini, dia menekankan bahwa fenomena El Nino kategori kuat yang diperkirakan terjadi pada pada semester II-2026 berpotensi menghambat pencapaian pembangunan nasional.
El Nino kuat sendiri pernah terjadi pada 1997, 2015, dan 2023. Pada tahun terakhir yang disebutkan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa sebanyak 23.451 hektare (ha) sawah terdampak kekeringan, lalu Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan 6.964 ha mengalami kegagalan panen produksi padi jenis gabah kering turun 1,41 persen dari 54,75 juta ton tahun 2022 menjadi 53,98 juta ton tahun 2023.
Selain itu, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan ada 2.051 kejadian kebakaran hutan. Angka ini meningkat drastis dibandingkan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2022 yang hanya 252 kejadian.
Karena itu, Bappenas telah menyampaikan strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang diterjemahkan menjadi implementasi sektoral sebagai respons jangka pendek menghadapi El Nino kuat 2026.
Beberapa implementasi tersebut mencakup penyesuaian pola tanam, penggunaan bibit tahan cuaca ekstrem, penguatan irigasi, dan pengendalian karhutla; lalu optimalisasi pengelolaan sumber daya air dan pemanfaatan energi surya.
Selanjutnya ialah memperkuat sistem kesehatan dalam mengantisipasi peningkatan risiko penyakit dan dampak kesehatan akibat El Nino, serta mengoptimalkan peluang dan mengurangi risiko terhadap produktivitas sektor kelautan dan perikanan berbasis informasi iklim.
Karena itu, tindak lanjut strategis yang ditawarkan Bappenas mencakup upaya mengintegrasikan informasi iklim ke dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pembangunan, kemudian mengarusutamakan risiko El Nino dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan lintas sektor.
Tindak lanjutnya adalah memperluas sumber pembiayaan melalui optimalisasi pendanaan domestik, climate finance, pooling fund kebencanaan, adaptation fund, Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD), serta instrumen pembiayaan inovatif lainnya.
Terakhir adalah memperkuat sinergi pemerintah pusat-daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan mitra pembangunan dalam pelaksanaan aksi.
“Persoalan iklim adalah persoalan yang bisa kita antisipasi, persoalan iklim adalah persoalan yang bisa kita mitigasi, dan persoalan iklim adalah persoalan yang bisa kita tanggulangi. Hanya saja, pertama kita harus perlu memahami ilmu pengetahuan terkini untuk mengatasi persoalan ini. Kedua, kita harus kompak di antara kementerian dan lembaga, dan bekerja saling terpadu, dan saling mengingatkan, dan juga saling bantu,” kata Kepala Bappenas itu pula.
Baca juga: BMKG: Penyesuaian pola tanam penting cegah gagal panen saat El Nino
Baca juga: Bappenas rumuskan arah respons dalam 4 kluster utama hadapi El-Nino
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.








English (US) ·
Indonesian (ID) ·