Alasan Negara Mayoritas Muslim Azerbaijan Larang Berhijab di Sekolah

Jakarta, CNN Indonesia --

Azerbaijan menerapkan aturan baru berpakaian di sekolah yang secara tidak langsung membatasi penggunaan hijab bagi siswa dan guru.

Kebijakan tersebut memicu protes karena sejumlah sekolah dilaporkan melarang siswa dan tenaga pengajar mengikuti kegiatan belajar mengajar jika masih kekeh mengenakan hijab.

Amandemen aturan yang disetujui bulan lalu itu tidak secara eksplisit melarang jilbab Muslim. Namun, pemerintah melarang pakaian yang dinilai bertentangan dengan "prinsip sekularisme" atau pemisahan agama dari urusan negara.

Guru bernama Zahra Hasanova mengatakan bahwa pihak sekolah memberitahunya bahwa ia tidak lagi diperbolehkan mengenakan hijab saat mengajar.

"Sejujurnya, saya sedikit emosional. Saya merasa sakit hati," kata Hasanova, seperti dilaporkan Al Jazeera.

Menurutnya, penggunaan hijab merupakan pilihan pribadi yang seharusnya dihormati. Ia juga menilai keputusan untuk melepas hijab semestinya menjadi hak setiap perempuan.

"[Hijab] adalah pilihan pribadi, dan jika suatu hari saya ingin melepasnya, itu juga seharusnya menjadi pilihan saya," ujarnya.

Amandemen tersebut mengubah aturan mengenai seragam siswa di lembaga pendidikan umum negeri.

Kantor berita milik negara Azerbaijan, APA, menyebut kebijakan itu bertujuan memastikan aturan berpakaian yang seragam sekaligus mencerminkan prinsip sekuler negara.

Padahal, sekitar 96 persen penduduk Azerbaijan merupakan Muslim. Meski demikian, konstitusi negara tersebut menetapkan Azerbaijan sebagai negara sekuler sekaligus menjamin kebebasan beragama.

APA menyatakan pakaian yang mencerminkan sejarah, budaya, serta nilai-nilai nasional dan moral masyarakat Azerbaijan masih dapat digunakan dalam perayaan tertentu.

Namun, penggunaannya harus mendapat persetujuan Dewan Pedagogi yang beroperasi di bawah Kementerian Sains dan Pendidikan.

Pemerintah juga beralasan aturan berpakaian diperlukan untuk menjaga "standar profesional" dan berdampak positif pada "reputasi publik sekolah".

Kebijakan tersebut memicu penolakan di Azerbaijan. Sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan siswa memeluk guru mereka sambil menangis ketika para tenaga pengajar itu diusir dari sekolah.

Media lokal melaporkan siswa di setidaknya dua sekolah memboikot kegiatan belajar mengajar sebagai bentuk protes terhadap pembatasan tersebut.

Penolakan juga datang dari jurnalis Polad Aslanov, yang dipenjara setelah dinyatakan bersalah atas pengkhianatan tingkat tinggi pada 2020. Ia melancarkan mogok makan untuk memprotes aturan baru tersebut.

"Meskipun berada di penjara, saya tetap bersuara menentang pelanggaran hak-hak konstitusional kita dengan menggunakan satu-satunya cara perjuangan yang tersedia bagi saya - mogok makan!" tulis Aslanov dalam pesan yang diunggah istrinya, Gulmira Aslanova, di Facebook.

Di tengah gelombang protes, muncul laporan mengenai dugaan pemadaman internet di Azerbaijan. Namun, laporan tersebut belum terkonfirmasi melalui data lembaga pemantau gangguan internet, termasuk Open Observatory of Network Interference dan NetBlocks.

Protes Meluas hingga Turki

Penolakan terhadap pembatasan hijab di Azerbaijan turut menyebar ke Turki melalui kampanye media sosial sampai demonstrasi.

Sejumlah pihak membandingkan kebijakan tersebut dengan situasi di Turki pada 1997, ketika pembatasan terhadap perempuan berjilbab diberlakukan di sejumlah institusi.

Pada masa itu, perempuan yang mengenakan jilbab dilarang mengikuti perkuliahan di universitas. Sebagian perempuan juga diberhentikan dari pekerjaan di layanan sipil atau dipaksa mengundurkan diri.

Pekan lalu, demonstran berkumpul di luar Konsulat Azerbaijan di Istanbul untuk memprotes pembatasan terhadap perempuan Muslim. Mereka mendesak pemerintah di Baku agar mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.

Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, kemudian melontarkan kritik terselubung terhadap Turki, yang merupakan sekutu dekat negaranya. Dalam pidatonya di kongres Partai Azerbaijan Baru, Aliyev memperingatkan pihak luar agar tidak berusaha "mengganggu gaya hidup" masyarakat Azerbaijan.

Meski tidak menyebut Turki secara langsung, pernyataan itu muncul di tengah meluasnya kritik terhadap kebijakan pembatasan hijab.

Pemerintah Turki belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Aliyev. Namun, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyinggung meningkatnya diskriminasi terhadap perempuan Muslim dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September.

(mge/rds)