Jakarta, CNN Indonesia --
Penembakan kembali terjadi di Bangkok, Thailand, saat eks anggota parlemen Chalong Riewran menembak mati seorang pejabat pemerintah daerah pada Senin (10/8) siang gegara masalah hutang.
Insiden itu terjadi di luar gedung pemerintahan di Provinsi Nonthaburi, utara Bangkok. Chalong mengaku sempat berusaha bicara dengan korban untuk membahas uang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya mengikutinya sampai ke mobol dan mengetuk kaca mobilnya, saya bilang, saya ingin bicara. Dia bilang tidak mau bicara, jadi saya mengeluarkan senjata," kata dia.
Chalonng juga mengaku tak bermaksud menembak, tetapi sopir korban mengeluarkan senjata dan mengarahkan ke dirinya.
"Jadi, saya menembak," ungkap dia.
Penembakan ini terjadi hanya beberapa hari setelah penembakan massal di sekolah Debsirin Nonthaburi School. Imbas kejadian ini, total 9 orang tewas dan lainnya mengalami luka-luka.
Dua kejadian penembakan itu membuat publik bertanya-tanya soal aturan kepemilikan senjata di Thailand.
Lalu, bagaimana regulasinya?
Thailand sebetulnya menerapkan aturan ketat soal kepemilikan, penggunaan, dan peredaran senjata.
Bagi warga yang ingin memiliki senjata mereka harus mengantongi izin resmi dari otoritas setempat.
Beberapa syarat untuk mendapat izin di antaranya:
1. Berusia minimal 20 tahun
2. Tidak memiliki catatan pidana, terutama dalam lima tahun terakhir.
3. Tidak sedang menjalani hukuman atau pernah melanggar Undang-Undang Senjata Api
4. Tidak mengalami disabilitas kecuali senjata dimiliki hanya sebagai koleksi
5.Tidak memiliki gangguan mental, termasuk dianggap tak kompeten secara hukum
6. Tidak menunjukkan perilaku yang dianggap mengganggu ketertiban umum
7. Memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan reguler
8. Terdaftar secara resmi di alamat tetap di Thailand minimal enam bulan.
Menurut aturan di Thailand, membawa senjata api di ruang publik tanpa lisensi adalah tindakan ilegal, kecuali dalam kondisi darurat tertentu atau bagi pejabat berwenang.
Selain itu, lisensi kepemilikan juga hanya diberikan untuk tujuan spesifik seperti bela diri, perlindungan properti, olahraga dan berburu, serta koleksi pribadi atau sebagai kenang-kenangan.
Jika warga Thailand melanggar soal kepemilikan senjata mereka terancam dikenai denda mulai dari 2.000 hingga 20.000 baht, serta hukuman penjara hingga 10 tahun. Dalam kasus ekstrem, warga juga bisa dijatuhi hukuman mati.
Meski regulasi ketat dan sanksi yang dijatuhkan berat, banyak warga Thailand memilih jalan pintas dengan membeli senjata melalui pasar gelap.
Praktik penjualan senjata secara daring juga belum sepenuhnya terkontrol.
Selain itu, program subsidi senjata bagi aparat kepolisian dan militer berkontribusi terhadap tingginya angka kepemilikan senjata di masyarakat.
Data dari Gunpolicy.org mencatat warga di Thailand memiliki lebih dari 7,2 juta senjata api, sekitar 1,2 juta di antaranya tidak terdaftar alias ilegal.
(rds/rds)

1 jam yang lalu
1







English (US) ·
Indonesian (ID) ·